[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Kompas.com - 07/12/2019, 18:55 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kanan) dan Menteri Sosial Juliari Batubara (kedua kiri) sebelum memimpin Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019). Upacara tersebut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPresiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kanan) dan Menteri Sosial Juliari Batubara (kedua kiri) sebelum memimpin Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019). Upacara tersebut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November.
|

KOMPASIANA - Wacana atas perubahan sistem masa jabatan presiden lagi-lagi mendapat perhatian publik. Setelah usulan 7 tahun lama jabatan hanya satu periode, kini masa jabatan presiden diusulkan bisa 3 periode.

Atas wacana tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal usulan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga, saat itu ada keinginan untuk amendemen, jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi.

Apalagi, tulis Kompasianer Thamrin Dahlan, soal Amandeman UUD 45 yang memicu perdebatan panjang, tidak terlalu bermakna dibahas di tengah kesibukan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain topik tersebut, masih ada artikel menarik lainnya yang populer dalam sepekan ini, seperti saran untuk Mas Nadiem untuk membuat siswa senang membaca hingga kiat menghadapi puber kedua.

Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana dalam sepekan:

1. Presiden Jokowi Memang Pantas Murka Soal Tiga Periode

Tujuan diadakannya pemilu adalah tetap ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi dengan adanya wacana penambahan masa jabatan presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode.

Menurut Kompasianer Thamrin Dahlan, sebenarnya tidak juga bisa disalahkan ide-ide tersebut asalkan didasari niat baik memperbaiki sistem pemilu.

"Perlu diteliti secara ilmiah apakah 4 kali penyelenggaraan pemilu langsung sejak tahun 2004 oleh rakyat telah menimbulkan perpecahan bangsa dengan segala korbannya," lanjutnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X