[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Kompas.com - 07/12/2019, 18:55 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kanan) dan Menteri Sosial Juliari Batubara (kedua kiri) sebelum memimpin Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019). Upacara tersebut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPresiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kanan) dan Menteri Sosial Juliari Batubara (kedua kiri) sebelum memimpin Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019). Upacara tersebut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November.
|

KOMPASIANA - Wacana atas perubahan sistem masa jabatan presiden lagi-lagi mendapat perhatian publik. Setelah usulan 7 tahun lama jabatan hanya satu periode, kini masa jabatan presiden diusulkan bisa 3 periode.

Atas wacana tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal usulan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga, saat itu ada keinginan untuk amendemen, jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi.

Apalagi, tulis Kompasianer Thamrin Dahlan, soal Amandeman UUD 45 yang memicu perdebatan panjang, tidak terlalu bermakna dibahas di tengah kesibukan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain topik tersebut, masih ada artikel menarik lainnya yang populer dalam sepekan ini, seperti saran untuk Mas Nadiem untuk membuat siswa senang membaca hingga kiat menghadapi puber kedua.

Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana dalam sepekan:

1. Presiden Jokowi Memang Pantas Murka Soal Tiga Periode

Tujuan diadakannya pemilu adalah tetap ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi dengan adanya wacana penambahan masa jabatan presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode.

Menurut Kompasianer Thamrin Dahlan, sebenarnya tidak juga bisa disalahkan ide-ide tersebut asalkan didasari niat baik memperbaiki sistem pemilu.

"Perlu diteliti secara ilmiah apakah 4 kali penyelenggaraan pemilu langsung sejak tahun 2004 oleh rakyat telah menimbulkan perpecahan bangsa dengan segala korbannya," lanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

Nasional
MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

Nasional
Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X