Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Kompas.com - 06/12/2019, 13:26 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis kembali memutasi Komjen Firli Bahuri.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Firli dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Padahal, Firli belum genap sebulan menjabat sebagai Kepala Baharkam. Ia melakukan serah terima jabatan pada 19 November 2019.

Baca juga: Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Di sisi lain, Firli akan segera dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, mutasi tersebut dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi.

"Sebagai penyegaran dalam organisasi," ujar Argo ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (6/12/2019).

Selanjutnya, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto akan menggantikan Firli sebagai Kabaharkam.

Lalu, jabatan Kapolda Sumut akan diisi oleh As Ops Kapolri Irjen Martuani Sormin.

Kemudian, As Ops Kapolri akan dijabat oleh Kapolda Papua Barat Brigjen (Pol) Herry Rudolf Nahak.

Baca juga: Gantikan Komjen Firli, Irjen Priyo Pastikan Situasi di Sumsel Aman Jelang Pilkada

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Tornagogo Sihombing akan menjadi Kapolda Papua Barat.

Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Ignatius Sigit Widiatmono akan menjadi Kadiv Propam. Sebab, Kadiv Propam sebelumnya, Irjen Listyo Sigit Prabowo, diangkat sebagai Kabareskrim.

Lalu, Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri juga dimutasi sebagai Aslog Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com