Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Intruksikan Kader Golkar di Parlemen Dukung Regulasi Pro-Investasi

Kompas.com - 05/12/2019, 21:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua umum Golkar terpilih, Airlangga Hartarto mengintruksikan kader Golkar yang duduk di parlemen membuat regulasi yang mendukung kebijakan investasi.

"Kader-kader Partai Golkar perlu berkoordinasi agar kita bisa membuat regulasi yang saling mendukung, bukan saling menganggu investasi," ujar Airlangga saat memberikan sambutan penutup Munas ke-10 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Airlangga mengatakan, banyak kader Golkar yang menduduki kursi parlemen, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut dia, keberadaan mereka salah satu tujuannya mengawal peraturan daerah (perda), termasuk untuk mengawal omnibus law pada bidang cipta lapangan kerja dan perpajakan.

"Apabila ada perda yang bertentangan dengan eksositem investasi, maka dengan undang-undang ini, perpres bisa membatalkan perda-perda (yang menganggu investasi) tersebut," kata Airlangga.

Baca juga: 13 Progam Golkar: Digitalisasi Partai hingga Pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru

Ia mengatakan, investasi tersebut akan berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dari penciptaan lapangan pekerjaan itu, kata dia, akan berdampak pada kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

"Tentu makin banyak masyarakat yang sejahtera, maka tentu mempunyai nilai elektabilitas terhadap Partai Golkar," kata dia. 

Selain itu, dia mengatakan, Golkar menyadari adanya dinamika politik dan dunia perdagangan internasional yang memasuki periode sulit. 

Untuk itu, Golkar harus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional agar tetap kondusif, salah satunya adalah dukungan Golkar terhadap omnibus law.

Dia menyampaikan, sebagai tulang punggung pemerintah, Golkar berada di barisan terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintah secara inovatif dan profuktif.

"Saat ini hanya kawasan ASEAN yang relatif stabil, di antara itu, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN itu merupakan jangkar politik yang memainkan peran strategis," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus meminta para kader menjadi anggota DPRD maupun kepala daerah untuk memberikan karpet merah kepada investor.

Lodewijk mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kepercayaan kepada kader Golkar untuk memimpin perekonomian Indonesia.

Baca juga: Struktur Kepengurusan Golkar Disahkan Paling Lambat Februari 2020

Karena itu, untuk menjaga kepercayaan Jokowi, pihaknya mengajak para kader mendukung kebijakan Presiden.

"Untuk itu saya minta kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah dan anggota DPRD untuk mendukung kebijakan pro investasi di daerahnya masing-masing," ujar Lodewijk ketika membuka Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Lodewijk mengatakan, dukungan kader Golkar terhadap pro-investasi yang dikemukakan Jokowi perlu didukung peraturan daerah (perda).

Dia meminta supaya perda tidak menghambat investasi. Sebaliknya, Lodewijk mendorong kader daerah yang menduduki posisi strategi agar memberikan kehangatan bagi para investor.

"Berikan pelayanan yang terbaik bagi setiap upaya untuk meningkatkan investasinya di daeraynya masing-masing, setiap investasi yang masuk di daerah seharusnya diberikan karpet merah dengan fasilitas dan pelayanan yang terbaik," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com