Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum GP Ansor: Kami Harap Wapres Banyak Bicara soal Ekonomi Syariah, Bukan Radikalisme

Kompas.com - 04/12/2019, 20:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengharapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin lebih banyak berbicara ke publik soal ekonomi syariah dan penegakkan hukum daripada soal radikalisme.

Hal itu merupakan salah satu masukan yang disampaikan Yaqut beserta jajarannya saat bertemu Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Itu juga yang disampaikan ke Pak Wapres. Pak Wapres ini dalam bacaan kami yang ada di Ansor, temuan kami melalui situasion room yang kami miliki," ujar Yaqut.

"Sebenarnya kami berharap beliau lebih banyak bicara soal ekonomi syariah dan hukum daripada soal yang lain seperti radikalisme," kata dia.

Baca juga: Survei: Publik Ragu Jokowi-Maruf Mampu Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Ia juga mengatakan, persoalan radikalisme biarlah diurus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Yaqut, BNPT memiliki kewenangan dan sumber daya yang besar untuk mengkomandoi pemberantasan radikalisme.

Ia mengatakan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan GP Ansor, publik mengharapkan adanya sikap pemerintah yang tegas terkait penyelesaian masalah kemiskinan dan penegakkan hukum yang berkeadilan.

Baca juga: Wapres Maruf Maafkan Pihak yang Hina Dirinya di Media Sosial

Karenanya, Yaqut menilai, sosok Ma'ruf sebagai wakil presiden sangat cocok berbicara mengenai ekonomi, kemiskinan, dan penegakkan hukum.

"Kami minta Wapres untuk konsentrasi atau lebih banyak bicara soal ekonomi syariah dan penegakkan hukum dan juga soal kemiskinan," ujar Yaqut.

"Karena itu (bicara soal ekonomi dan hukum) sebenarnya yang diharapkan publik atas peran wakil presiden menurut temuan kami di situasion room yang kami punya. Tadi kami sampaikan semua data yang kami punya kepada beliau," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com