Pengusaha Kapal Mengeluh ke Jokowi soal Banyaknya Instansi Penegak Hukum di Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima para pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesia National Shipowner Association (INSA), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019) siang.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto mengeluh ke Jokowi soal banyaknya instansi petugas keamanan di lautan.

Saat ini, menurut dia, ada tiga instansi yang bertugas yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Kepolisian Perairan (Polair).

"Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," kata Carmelita usai bertemu Presiden Jokowi.

Baca juga: Susi Minta Pengusaha Kapal Eks Asing Stop Adu Domba Antar-menteri hingga Lobi Istana

Ia menilai, banyaknya penegak hukum di lautan mengganggu pekerjaan mereka dan berdampak pada pengeluaran biaya logistik yang lebih besar.

Carmelita bercerita selama ini banyak kapal milik anggotanya yang sering diberhentikan oleh aparat hukum yang berbeda-beda saat sedang berlayar.

Hal ini membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi.

"Mestinya kami tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena stop-stop," ujarnya.

Baca juga: INSA Tolak Revisi UU Pelayaran, Ini Alasannya

Menurut Carmelita, asosiasi pengusaha pelayaran ingin penegak hukum di perairan cukup dilakukan oleh KPLP yang berada di bawah Kementerian Perhubungan.

"Yang mungkin me-report langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ucap dia.

Ia menuturkan, Presiden Jokowi merespons keluhan para pengusaha ini. Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji segera memprosesnya.

"Semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," kata Carmelita.