Fraksi Nasdem: Jika Banyak Pihak Tak Setuju, Masa Jabatan Presiden Tak Perlu Dibahas

Kompas.com - 02/12/2019, 19:49 WIB
Ketua Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Seminyak, Bali, Sabtu (16/11/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Seminyak, Bali, Sabtu (16/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Nasdem di MPR Taufik Basari membantah partainya mengusulkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Taufik mengatakan, rencana melakukan amendemen UUD 1945 atau tidak bergantung pada pandangan publik.

Menurut dia, jika banyak pihak tak setuju amendemen terkait masa jabatan presiden maka ke depannya usulan itu tak perlu didiskusikan.

"Jika ada kekhawatiran mengenai soal masa jabatan dan pemilihan melalui MPR akan menjadi bahan amandemen, sementara banyak pihak yang tidak setuju, tentu hal tersebut tidak perlu menjadi bagian dari diskusi ke depan," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/12/2019).


Baca juga: Nasdem Bantah Pernah Usulkan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Taufik berpandangan, setelah amendemen UUD 1945 terakhir dilakukan dan norma-norma konstitusi dijalankan, maka sudah saatnya membuka diskusi sebagai evaluasi penerapan konstitusi tersebut.

Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh fraksi di MPR dalam amendemen UUD 1945 harus menempatkan diri sebagai negarawan yang bertugas merumuskan aspirasi publik.

"Jika ada tarik menarik kepentingan pada isu tertentu maka pilihannya tidak usah ada perubahan pada isu tersebut," ujarnya.

Baca juga: Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Nasdem: Pak Jokowi Tak Usah Baper

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, isi dari amendemen UUD 1945 sebaiknya adalah hal-hal yang dihasilkan secara musyawarah dan mufakat, sehingga tidak menyisakan perbedaan dan kontroversi.

"Bagi fraksi Nasdem yang terpenting adalah diskusinya, apapun hasil dari diskusi publik itulah yang akan dijalankan oleh fraksi NasDem di MPR RI," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melebar dari persoalan haluan negara.

Baca juga: Wacana Amendemen UUD, Pimpinan MPR: Nasdem Dorong Jabatan Presiden 3 Periode, PKB Dukung PBNU

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan agar tidak melebar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X