Fraksi Nasdem: Jika Banyak Pihak Tak Setuju, Masa Jabatan Presiden Tak Perlu Dibahas

Kompas.com - 02/12/2019, 19:49 WIB
Ketua Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Seminyak, Bali, Sabtu (16/11/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Seminyak, Bali, Sabtu (16/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Nasdem di MPR Taufik Basari membantah partainya mengusulkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Taufik mengatakan, rencana melakukan amendemen UUD 1945 atau tidak bergantung pada pandangan publik.

Menurut dia, jika banyak pihak tak setuju amendemen terkait masa jabatan presiden maka ke depannya usulan itu tak perlu didiskusikan.

"Jika ada kekhawatiran mengenai soal masa jabatan dan pemilihan melalui MPR akan menjadi bahan amandemen, sementara banyak pihak yang tidak setuju, tentu hal tersebut tidak perlu menjadi bagian dari diskusi ke depan," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Nasdem Bantah Pernah Usulkan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Taufik berpandangan, setelah amendemen UUD 1945 terakhir dilakukan dan norma-norma konstitusi dijalankan, maka sudah saatnya membuka diskusi sebagai evaluasi penerapan konstitusi tersebut.

Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh fraksi di MPR dalam amendemen UUD 1945 harus menempatkan diri sebagai negarawan yang bertugas merumuskan aspirasi publik.

"Jika ada tarik menarik kepentingan pada isu tertentu maka pilihannya tidak usah ada perubahan pada isu tersebut," ujarnya.

Baca juga: Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Nasdem: Pak Jokowi Tak Usah Baper

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, isi dari amendemen UUD 1945 sebaiknya adalah hal-hal yang dihasilkan secara musyawarah dan mufakat, sehingga tidak menyisakan perbedaan dan kontroversi.

"Bagi fraksi Nasdem yang terpenting adalah diskusinya, apapun hasil dari diskusi publik itulah yang akan dijalankan oleh fraksi NasDem di MPR RI," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melebar dari persoalan haluan negara.

Baca juga: Wacana Amendemen UUD, Pimpinan MPR: Nasdem Dorong Jabatan Presiden 3 Periode, PKB Dukung PBNU

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan agar tidak melebar.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X