Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Pimpinan Golkar DKI Jakarta Yakin Munas 2019 Demokratis

Kompas.com - 01/12/2019, 15:31 WIB
Kurniasih Budi

Penulis


KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng berpendapat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar bakal berlangsung demokratis.

Jelang forum tertinggi Partai Golkar yang akan dibuka 3 Desember 2019, suhu politik di internal partai itu mulai meninggi.

Sejumlah kubu pun seolah terbentuk dan saling lempar opini politis untuk menyerang pesaing.

“Wajarlah. Golkar memang partai besar. Makin tinggi pohon, makin banyak angin. Tapi, Munas pada akhirnya akan damai dan demokratis,” kata Rizal dalam pernyataan tertulis, Minggu (1/12/2019).

Baca juga: Mekeng Optimistis Munas Golkar Lancar

Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah mengantongi dukungan mayoritas.

“Dia akan terpilih kembali menjadi Ketum Golkar. Insya Allah," ujarnya.

Tudingan kubu Bamsoet

Ia pun merespon pernyataan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet), soal Plt Ketua DPD Golkar di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta.

“Kritik seperti itu dicari-cari. Plt itu bukan orang, tapi lembaga. Sejauh prosedur penetapannya sah, ya tidak ada masalah. Hak suaranya tidak berbeda dengan ketua definitif," kata dia.

DPD DKI Jakarta yang selama ini ia pimpin pun telah menggelar rapat pleno.

Dalam rapat tersebut, ia menambahkan, DPD Golkar Jakarta sepakat mendukung Airlangga.

"Keputusan inilah yang kami bawa ke Munas. Jadi tidak sembarangan, tetapi terlembaga. Bukan orang, tapi organisasi. Itu esensinya," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).KOMPAS.com/Devina Halim Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Rizal pun menjelaskan, masa jabatan Plt yang dituding berkepanjangan wajib dilihat konteksnya.

“Saya ditunjuk menjadi Plt Ketua DKI saat kampanye Pemilu 2019 akan dimulai. Konsentrasi kita ke sana, bukan kompetisi internal. Setelah Pemilu, kami rapat pleno, dan diputuskan bahwa Musda DKI akan diadakan pada 2020. Jadi urutannya bagus, Munas dulu dan setelah itu Musda," ujar dia.

Ia menegaskan, keputusan tersebut bukanlah ide orang per orang.

“Itu keputusan organisasi yang bersifat kolektif kolegial. Itu yang perlu dimengerti,” ujarnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh kader Partai Golkar menyambut Munas dengan semangat kebersamaan.

“Kompetisi adalah hal yang biasa. Malah bagus. Tapi ia harus menjadi proses yang membesarkan partai, bukan memecah-belah. Golkar partai besar, kita harus membuatnya lebih besar lagi, bersama-sama," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com