Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Pimpinan Golkar DKI Jakarta Yakin Munas 2019 Demokratis

Kompas.com - 01/12/2019, 15:31 WIB
Kurniasih Budi

Penulis


KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng berpendapat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar bakal berlangsung demokratis.

Jelang forum tertinggi Partai Golkar yang akan dibuka 3 Desember 2019, suhu politik di internal partai itu mulai meninggi.

Sejumlah kubu pun seolah terbentuk dan saling lempar opini politis untuk menyerang pesaing.

“Wajarlah. Golkar memang partai besar. Makin tinggi pohon, makin banyak angin. Tapi, Munas pada akhirnya akan damai dan demokratis,” kata Rizal dalam pernyataan tertulis, Minggu (1/12/2019).

Baca juga: Mekeng Optimistis Munas Golkar Lancar

Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah mengantongi dukungan mayoritas.

“Dia akan terpilih kembali menjadi Ketum Golkar. Insya Allah," ujarnya.

Tudingan kubu Bamsoet

Ia pun merespon pernyataan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet), soal Plt Ketua DPD Golkar di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta.

“Kritik seperti itu dicari-cari. Plt itu bukan orang, tapi lembaga. Sejauh prosedur penetapannya sah, ya tidak ada masalah. Hak suaranya tidak berbeda dengan ketua definitif," kata dia.

DPD DKI Jakarta yang selama ini ia pimpin pun telah menggelar rapat pleno.

Dalam rapat tersebut, ia menambahkan, DPD Golkar Jakarta sepakat mendukung Airlangga.

"Keputusan inilah yang kami bawa ke Munas. Jadi tidak sembarangan, tetapi terlembaga. Bukan orang, tapi organisasi. Itu esensinya," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).KOMPAS.com/Devina Halim Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Rizal pun menjelaskan, masa jabatan Plt yang dituding berkepanjangan wajib dilihat konteksnya.

“Saya ditunjuk menjadi Plt Ketua DKI saat kampanye Pemilu 2019 akan dimulai. Konsentrasi kita ke sana, bukan kompetisi internal. Setelah Pemilu, kami rapat pleno, dan diputuskan bahwa Musda DKI akan diadakan pada 2020. Jadi urutannya bagus, Munas dulu dan setelah itu Musda," ujar dia.

Ia menegaskan, keputusan tersebut bukanlah ide orang per orang.

“Itu keputusan organisasi yang bersifat kolektif kolegial. Itu yang perlu dimengerti,” ujarnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh kader Partai Golkar menyambut Munas dengan semangat kebersamaan.

“Kompetisi adalah hal yang biasa. Malah bagus. Tapi ia harus menjadi proses yang membesarkan partai, bukan memecah-belah. Golkar partai besar, kita harus membuatnya lebih besar lagi, bersama-sama," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com