SOROT POLITIK

Airlangga Ajak Kader Golkar Jadi Garda Terdepan Program Pemerintah

Kompas.com - 28/11/2019, 21:15 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat pendidikan politik kader Partai Golkar di Hotel Merllyn Park, Kamis (28/11/2019) KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDIKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat pendidikan politik kader Partai Golkar di Hotel Merllyn Park, Kamis (28/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk mengawal program pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin 2019-2024.

Saat ini, kata Airlangga, ekonomi global tengah mengalami norma baru, yakni dunia memasuki pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Situasi itu, ia melanjutkan, diperkirakan berlangsung dalam durasi yang tidak sebentar. Oleh karena itu, iklim ekonomi Indonesia yang kondusif perlu terus ditingkatkan.

“Tugas Partai Golkar menjaga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar program berjalan baik. Golkar mesti menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah,” kata dia saat pendidikan politik kader Golkar di Hotel Merllyn Park, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Lesunya pertumbuhan ekonomi global merupakan imbas dari perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang berkelanjutan.

Dalam situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, imbuh dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen.

Selain itu, ASEAN merupakan region yang relatif stabil pertumbuhan ekonominya dibandingkan kawasan lainnya.

“50 persen perekonomian ASEAN dipegang Indonesia,” ujarnya.

Pembukaan KOMPAS100 CEO Forum oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (28/11/2019)ANTARA FOTO Pembukaan KOMPAS100 CEO Forum oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (28/11/2019)

Berbasis capaian ekonomi yang relatif stabil itulah, Presiden Indonesia Joko Widodo akan menghadiri World Economic Forum.

“Di tengah ketidakpastian global, ASEAN memberi harapan. Bahkan, di antara 20 negara G20 Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan pertumbuhan tercepat. Ini membuktikan Indonesia adalah negara besar,” kata dia.

Pemerintah, ia melanjutkan, menyiapkan sejumlah program untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Salah satunya, penerapan Biodiesel 30 persen (B30) mulai Januari 2020.

Beberapa waktu belakangan Indonesia menghadapi pelarangan kelapa sawit di kawasan Uni Eropa karena dianggap tidak lestari.

Ia meyakini, pemerintah bakal mampu meningkatkan penjualan kelapa sawit dengan kebijakan B30.

Tak berhenti di situ, pemerintah masih bekerja untuk peremajaan kelapa sawit. Bahkan, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan untuk kebijakan B40 dan B70.

Deregulasi

Pemerintah juga bakal melakukan deregulasi sejumlah aturan yang dinilai menghambat iklim investasi.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo hari ini (28/11/2019) mengatakan, lolos tidaknya omnibus law bergantung kepada DPR.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terdampak omnibus law tersebut.

Pemerintah bakal menyerahkan rancangan omnibus law ke DPR pada Desember 2019 atau Januari 2020.

Bila omnibus law disetujui, Jokowi berharap hal itu bisa segera diterapkan di tingkat pusat maupun daerah.

Baca juga: Jokowi: Lolos Tidaknya Omnibus Law Tergantung DPR

Sejalan dengan pemerintah, Airlangga mengajak seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia mendukung omnibus law.

Apalagi, omnibus law, penciptaan lapangan kerja, dan persiapan kartu pra kerja menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dijabat Airlangga.

Omnibus law tersebut, ia melanjutkan, bakal bersentuhan langsung dengan peraturan daerah.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri pendidikan politik kader Partai Golkar di Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019)KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri pendidikan politik kader Partai Golkar di Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019)

“Akan ada review kewenangan pusat dan daerah. Presiden akan diberi kewenangan atau bisa melakukan intervensi terhadap perda yang tidak mendukung investasi. Perpres (Peraturan Presiden) bisa membatalkan perda yg tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, Airlangga mengajak seluruh kader Golkar yang berada di daerah untuk ikut mendukung deregulasi tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Menteri (Permen) yang tak sejalan.

Pemerintah juga akan fokus membangun infrastruktur di sektor energi, utamanya renergi baru dan terbarukan (EBT), seperti solar paner dan hydro power.

Adapun pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga air 11 Gigawatt (GW) di Sungai Kahayan, Kalimantan Utara dan pembangkit listrik tenaga air 22 GW di Sungai Mamberamo, Papua.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X