Kompas.com - 28/11/2019, 20:59 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI (Polri) belum melihat adanya pergerakan massa menjelang acara Reuni 212. Acara tersebut rencananya akan dilaksanakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019.

"Sampai hari ini pihak kepolisian tidak melihat ada sebuah ada pergerakan-pergerakan yang menuju ke Jakarta sehubungan dengan acara tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Meski begitu, Polri mengutamakan upaya-upaya yang bersifat preventif.

Aparat kepolisian, kata Asep, mengimbau dan memberi arahan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

"Yang dikedepankan itu adalah upaya preventif, memberikan imbauan. Apakah itu hari Minggu atau hari Senin, sekiranya kegiatan itu kalau bisa dilakukan secara lokal dalam skala kecil, kira-kira begitu," kata dia.

Baca juga: Mabes Polri Sudah Terima Surat Pemberitahuan Acara Reuni 212

Polri sekaligus mengimbau massa agar menaati Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Massa diharapkan menghormati hak asasi orang lain, menjaga ketertiban, menaati kaidah dan normal yang berlaku, serta menjaga keutuhan NKRI.

"Jadi sekali lagi kami imbau, kegiatan ini benar-benar terlaksana dan dapat berjalan dengan baik, dengan menghormati berbagai kepentingan-kepentingan orang yang juga mempunyai agenda-agenda lain pada hari yang dimaksud," tutur Asep.

Sebagai informasi, Reuni 212 diselenggarakan untuk memperingati aksi unjuk rasa yang memprotes kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengimbau Reuni 212 tidak diselenggarakan kembali pada tahun ini.

Baca juga: Polisi Beri Sinyal Positif Penyelenggaraan Reuni 212

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Cholil Nafis mengatakan, Reuni 212 tidak perlu diselenggarakan karena Ahok telah menyelesaikan proses hukumnya.

Cholil menyarankan kegiatan Reuni 212 diganti dengan acara maulid Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi masyarakat lebih mencintai Rasul.

"(Reuni 212) enggak perlu (dilaksanakan), enggak penting. Jangan sampai menjadi kegiatan rutin keagamaan setiap tahun. 212 kan hanya peristiwa hukum, politik, yang hukumnya sudah selesai, dijalani hukumannya, dan politiknya sudah selesai," kata Cholil saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (26/11/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X