JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar memastikan pemilihan Ketua Umum Golkar bakal demokratis dan adil.
“Panitia penyelenggara membuka ruang persaingan yang fair untuk semua kadernya, tidak ada upaya menjegal satu sama lain,” kata juru bicara panitia Munas Partai Golkar Sebastian Salang, Kamis (28/11/2019).
Mulai hari ini (28/11/2019), panitia Munas Golkar membuka pendaftaran calon ketua umum hingga 2 Desember mendatang.
Para kandidat melewati tahap penjaringan, pencalonan, dan pemilihan. Adapun dalam tahap penjaringan, para kandidat mesti melengkapi berkas administrasi dan persyaratan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Baca juga: Pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar Dibuka Mulai Besok
Setelah itu, para kandidat mesti mengumpulkan dukungan konkret dari pemilik suara dalam munas. Bila telah dipenuhi, maka tahap selanjutnya adalah pemilihan.
Sebagai informasi, AD/ART Partai Golkar memungkinkan pemilihan ketua umum melalui musyawarah mufakat maupun voting.
Ia pun berharap, kader Golkar yang mendaftar sebagai kandidat ketua umum mampu menjadi model kepemimpinan yang menjunjung tinggi asas demokrasi.
“Seringkali pertarungan dalam munas, yang kalah kecewa dan membuat ekspresi yang negatif. Kali ini, kami berharap yang kalah dan kecewa tetap kembali ke Golkar dan bersatu lagi,” ujarnya.
Juru bicara panitia Munas Golkar, Christina Aryani, menambahkan panitia bersikap netral dan obyektif dalam menyelenggarakan munas.
“Panitia sangat welcome siapa pun yang mau maju sebagai ketua umum, monggo, silakan mendaftarkan diri,” kata dia.
Ia menegaskan, seluruh kader Golkar mesti memiliki spirit kebersamaan demi kemajuan partai.
“Semua harus bekerja sama demi kemajuan Partai Golkar,” kata dia.
Juru bicara panitia Munas Golkar, Putri Komarudin, mengatakan Golkar merupakan partai yang telah berpengalaman menghadapi berbagai tantangan.
Selama berkarya di Tanah Air, imbuh dia, Golkar membuktikan kadernya mampu mengelola konflik internal dan tetap menjadi partai besar.
Bahkan, pada pemilu 2019 lalu, Golkar mampu meraih suara terbesar kedua di tengah berbagai konflik.