Kompas.com - 27/11/2019, 14:02 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sangat menunjukkan keseriusannya membenahi carut marut di perusahaan plat merah.

Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari langkah Erick menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Selain itu, ada nama mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

Ia mengibaratkan gebrakan Erick Thohir layaknya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir 'menenggelamkan' koruptor di BUMN," kata Umbas kepada wartawan, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Susi dan Jonan Diisukan Jadi Bos BUMN, Ini Kata Istana

Wakil Kepala Rumah Aspirasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin pada pilpres 2019 lalu ini menilai, Presiden Jokowi menggunakan Erick Thohir yang tidak mempunyai interest atau kepentingan untuk menghambat perubahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tujuannya tentu untuk membenahi BUMN yang memiliki aset sekitar Rp 8100 Triliun.

"Langkah Erick Thohir membersihkan BUMN, pastinya akan berdampak pada akuntabilitas dan iklim bisnis BUMN yang semakin baik dan transparan," sambung dia.

Ia meyakini BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir akan berubah menjadi lebih baik.

Baca juga: Sebulan Resmi Menjabat Menteri BUMN, Ini 5 Gebrakan Erick Thohir

Jika dulu Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama manajemen BUMN lebih kepada kemampuan menghasilkan laba untuk dividen dan pajak ke negara, kini variabel utamanya soal Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

"Tidak boleh ada korupsi dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.