Relawan Jokowi: Erick Thohir Menenggelamkan Koruptor di BUMN

Kompas.com - 27/11/2019, 14:02 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir sangat menunjukkan keseriusannya membenahi carut marut di perusahaan plat merah.

Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari langkah Erick menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Selain itu, ada nama mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

Ia mengibaratkan gebrakan Erick Thohir layaknya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir 'menenggelamkan' koruptor di BUMN," kata Umbas kepada wartawan, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Susi dan Jonan Diisukan Jadi Bos BUMN, Ini Kata Istana

Wakil Kepala Rumah Aspirasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin pada pilpres 2019 lalu ini menilai, Presiden Jokowi menggunakan Erick Thohir yang tidak mempunyai interest atau kepentingan untuk menghambat perubahan.

Tujuannya tentu untuk membenahi BUMN yang memiliki aset sekitar Rp 8100 Triliun.

"Langkah Erick Thohir membersihkan BUMN, pastinya akan berdampak pada akuntabilitas dan iklim bisnis BUMN yang semakin baik dan transparan," sambung dia.

Ia meyakini BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir akan berubah menjadi lebih baik.

Baca juga: Sebulan Resmi Menjabat Menteri BUMN, Ini 5 Gebrakan Erick Thohir

Jika dulu Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama manajemen BUMN lebih kepada kemampuan menghasilkan laba untuk dividen dan pajak ke negara, kini variabel utamanya soal Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

"Tidak boleh ada korupsi dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X