JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute berpandangan bahwa penunjukan Fachrul Razi sebagai menteri agama dan Negeri Tito Karnavian sebagai menteri dalam negeri untuk menangani masalah intolerasi dan radikalisme.
"Publik harus secara terbuka diberikan pemahaman bahwa dua beliau itu memang ditempatkan di situ, sebagai bagian dari cara pemerintahan baru meng-address isu bahwa intoleransi harus diatasi, bahwa radikalisme itu harus diatasi," kata Direktur Riset Setara Institute, Halili, di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).
Menurut Halili, kedua menteri harus memberi perhatian pada kerukunan umat beragama di daerah.
Sebab, kerukunan umat beragama di daerah menjadi awal untuk membangun basis sosial dalam rangka mencegah intoleransi dan radikalisme.
Baca juga: Menteri Agama: PNS yang Terpapar Radikalisme seperti Musuh Dalam Selimut
Ia pun berpandangan bahwa publik juga harus turut mengontrol kebijakan yang diambil dua menteri itu agar tidak menyeleweng.
"Kalau kemudian pendekatan yang dilakukan oleh kedua menteri ini lebih banyak soal pendekatan kuratif, pendekatan represif, pendekatan keamanan apa lagi, nah di situlah ada potensi abuse, ada potensi non-democratic ways," ucap dia.
Maka dari itu, Setara mendorong kedua menteri agar memperkuat kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah.
Sebelumnya, survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan, menteri yang dinilai paling tidak tepat berada di pos kementeriannya yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Sebanyak 15,2 persen responden menjawab Luhut sebagai menteri yang tak tepat di posisinya.
Kemudian, sebesar 14,7 persen publik menilai, mantan Kapolri Tito Karnavian tak tepat mengisi posisi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ikut
