Polwan NOS yang Terafiliasi JAD Dipecat dengan Tidak Hormat

Kompas.com - 22/11/2019, 19:30 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi wanita ( polwan) dari Polda Maluku Utara dengan inisial NOS yang terafiliasi jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah ( JAD) diberhentikan dengan tidak hormat.

"Dipastikan bahwa NOS saat ini sudah bukan lagi sebagai anggota Polri dan keputusan PTDH (pembergentian tidak dengan hormat) sudah ditandatangani oleh Kapolda Maluku Utara," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).

Argo mengatakan, sanksi etik itu dijatuhkan setelah NOS menjalani sidang yang dilakukan pada 21 Oktober 2019.

Baca juga: Pemecatan Bripda NOS, Bagaimana Aparat Penegak Hukum Bisa Terpapar Radikalisme?


NOS disebutkan melanggar Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Sementara itu, berkaitan dengan proses pidana umum, Argo mengatakan bahwa NOS telah ditahan oleh Densus 88 sejak 9 Oktober 2019.

Ancaman hukuman maksimal bagi NOS adalah pidana penjara hingga 12 tahun.

"Dengan persangkaan Pasal 15 juncto Pasal 12a dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan ancaman 3 tahun dan maksimal 12 tahun," kata dia. 

Adapun polwan NOS ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di Yogyakarta pada Jumat (26/9/2019) lalu.

Dia ditangkap karena diduga telah terpapar radikalisme dari jaringan pelaku terorisme.

Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap NOS, termasuk dari media sosial, diketahui ia aktif terafiliasi dengan kelompok JAD.

"Hasil pemeriksaannya, sudah terpapar (radikalisme), begitu juga dilihat dalam media sosialnya. Yang bersangkutan aktif terafiliasi dengan JAD," ujar Kepala Penerangan Bagian Umum Bareskrim Polri Kombes Asep Adi Saputra di Bareskrim Polri, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Cerita di Balik Polwan NOS Dipecat karena Terpapar Radikalisme, Diduga Sebagai Calon Pengantin Bom Bunuh Diri

Asep mengatakan, hal tersebut juga memperjelas bahwa NOS ada kaitannya dengan jaringan teroris yang diamankan kepolisian beberapa waktu lalu di Bekasi, yakni Abu Zee.

NOS juga dipastikan telah tersambung dengan jaringan JAD yang dituding merupakan dalang dari beberapa aksi terorisme di Indonesia, salah satunya aksi JAD adalah teror bom di Surabaya pada 2018.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X