Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungi BNPB, Menko PMK Sebut Materi Kebencanaan di Sekolah Perlu Diperkuat

Kompas.com - 21/11/2019, 07:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan perlunya memperkuat materi kebencanaan di sekolah mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat berkunjung ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2019).

Menurut Muhadjir, Indonesia harus berkaca kepada Jepang yang telah menerapkan materi kebencanaan terhadap siswa-siswi di sekolah.

"Berdasarkan pengalaman, untuk siswa-siswa itu mereka (di Jepang) telah memiliki dasar-dasar kebencanaan. Pelajaran kebencanaan sangat penting dan mendesak untuk segera diterapkan di Indonesia," kata Muhadjir.

Baca juga: Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Dia mengatakan, sebagai negara rawan bencana, Jepang telah menerapkan mata pelajaran kebencanaan di setiap sekolah. Sifatnya pun sudah mutlak.

Bahkan, kata dia, di Jepang setiap sebulan sekali mereka melakukan simulasi atau latihan dalam menghadapi bencana.

"Khusus di Indonesia karena potensi bencananya lebih bervariasi maka simulasinya harus lebih spesifik di setiap daerah, baik secara spasial maupun insidental," kata dia.

"Misalnya daerah yang rawan banjir, gempa, atau kebakaran simulasinya harus sesuai dengan potensi ancaman yang ada," kata dia.

Baca juga: Airlangga: Kita Harus Punya Kurikulum Tersendiri tentang Kebencanaan

Menurut Muhadjir, masih banyaknya bencana yang menelan korban jiwa setiap tahunnya dikarenakan masih kurangnya antisipasi.

Dengan demikian, ke depan, koordinasi efektif antar kementerian dan lembaga terkait kebencanaan harus dilakukan.

"Bencana harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan secepat-cepatnya sehingga dapat meminimalisir collateral damage yang merugikan," kata dia.

Baca juga: 3 Usulan KPAI soal Pendidikan Kebencanaan

Rencananya, Muhadjir juga akan mengumpulkan menteri-menteri di bawah koordinasinya untuk membahas program bersifat koordinatif yang berhubungan dengan BNPB.

Dalam kunjungan ke kantor BNPB, Muhadjir yang didampingi Kepala BNPB Doni Munardo mendapatkan penjelasan mengenai peta bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dia juga berkesempatan mengunjungi sekretariat ASEAN Coordinating Center For Humanitarian Assistance yang berada di Gedung BNPB.

Kompas TV Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Hanya saja, Zulkifli mengingatkan perlu pengkajian ulang guna perencanaan yang matang. Zulkifli menilai pemerintah harus mengkaji efek positif dan negatif, pemindahan pusat pemerintahan RI tersebut. Zulkifli meminta agar pemerintah tidak membuat keputusan tergesa-gesa. Sebelumnya, meski belum sepenuhnya terjawab, namun teka-teki lokasi ibu kota baru mulai terkuak, setelah pemerintah memastikan ibu kota baru berlokasi di Pulau Kalimantan. Sejauh ini, dari lima provinsi yang ada di Kalimantan, tiga di antaranya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang sangat dipertimbangkan menjadi tuan rumah ibu kota baru. Meski ada keyakinan dari ketiga provinsi untuk menjadi tuan rumah bagi ibu kota baru, namun, Bappenas menyatakan, proses kajian panjang masih perlu dilakukan. Pada Mei lalu, Presiden Jokowi sudah mengunjungi sejumlah daerah di Kalimantan untuk memastikan kelayakan sebagai calon ibu kota negara yang baru. Daerah yang dikunjungi di antaranya adalah kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pemerintah pun terus mengkaji berbagai aspek terkait wilayah calon ibu kota baru, mulai dari aspek kebencanaan, pasokan air, demografi hingga masalah sosial politik. Presiden menyatakan, akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang. #IbuKotaBaru #Jokowi #IbuKotaIndonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com