Tarif Penyeberangan Pelabuhan Naik per 1 Desember

Kompas.com - 20/11/2019, 14:22 WIB
Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AMantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan pemerintah akan segera menaikkan tarif penyeberangan di sejumlah pelabuhan.

"Kita akan naiknya secara bertahap. Sekarang lagi dibahas dengan Pak Menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto)," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Budi, kenaikan tarif tersebut dilakukan karena sudah lama tidak ada kenaikan. Ia mencontohkan tarif penyeberangan di pelabuhan Merak-Bakauheni sudah 5 tahun tak mengalami kenaikan.

Baca juga: Harga Solar Turun, Tarif Penyeberangan ke Bali Juga Turun

" Tarif itu sudah 5 tahun enggak naik. Kalau dihitung secara ekonomi, mestinya naiknya tinggi sekali sampai 45 persen," kata dia.

Namun, agar tak memberatkan masyarakat, kenaikan akan dilakukan secara bertahap.

"Umpamanya 10 persen dulu [kenaikan] atau 15 persen dulu. Tahun depan lagi. Jadi bertahap," sambungnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyebut ada 20 lintas penyeberangan yang akan mengalami kenaikan mulai 1 Desember 2019.

Ia memastikan kenaikan tarif ini telah mempertimbangkan pelbagai aspek keekonomian. Secara rata-rata tarif penyeberangan akan naik sebesar 10,16 persen.

"Disetujui pak menteri kenaikan sekitar 10-11 persen tapi variatif. Kami minta persetujuan semua operator 1 Desember sudah bisa dijalankan," kata Budi seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Hari Ini, Tarif Penyeberangan ke Bali dari Banyuwangi Turun

Budi menjelaskan, aturan mengenai kenaikan tarif akan rampung dalam satu minggu mendatang. Nantinya, bentuk aturan itu akan berupa Peraturan Menteri (PM) Perhubungan.

Jika aturan rampung, tahap selanjutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut akan melibatkan sejumlah stakeholder seperti PT ASDP Indonesia Ferry, Asosiasi, YLKI, dan Jasa Raharja.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X