Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Kompas.com - 15/11/2019, 22:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menutup Gebyar Karya Pertiwi 2019 dan Military Attache Spouses Culture dalam rangka memperingati HUT ke-74 TNI.

Dalam agenda yang berlangsung di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta, Jumat (15/11/2019), Panglima berbicara mengenai kekuatan ekonomi kreatif Indonesia.

Ia mengatakan, dari kegiatan tersebut banyak manfaat yang diperoleh.

Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga wawasan yang luas tentang kekayaan budaya tanah air dan kebudayaan negara-negara sahabat.

"Dengan kegiatan ini kita tentu berharap, bahwa ekonomi kreatif Indonesia akan semakin berkembang. Dengan demikian kesejahteraan rakyat juga meningkat," ujar Hadi di Balai Sudirman, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Bagaimana Nasib Ekonomi Kreatif Ketika Bergabung dengan Pariwisata?

Hadi mengaku bangga dengan setiap pameran budaya maupun pertunjukan kesenian tradisional.

Ia mengungkapkan, pameran tersebut juga selalu disambut antusias di luar negeri.

Menurutnya, itu karena kesenian Indonesia dilandasi dari berbagai nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.

Sehingga sangat menarik untuk dipelajari maupun dinikmati. Ia pun mendorong setiap insan untuk melestarikan budaya Indonesia.

Baca juga: INFOGRAFIK: Angela Tanoesoedibjo, Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ia mengatakan, teknologi pemasaran digital yang saat ini sedang mengemuka harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para praktisi maupun ekonom kerakyatan.

"Kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta adalah pasar yang sangat potensial. Ekonomi kerakyatan adalah kekuatan yang sangat besar yang dapat membuat indoensia dapat bertahan dari krisis ekonomi," jelasnya.

Ia menambahkan, besarnya jumlah penduduk Indonesia dapat menyerap produksi dalam negeri.

Baca juga: Menpar Wishnutama: Kami Tak akan Mengecilkan Ekonomi Kreatif

Dengan demikian, potensi tersebut akan menjadi kekuatan Indonesia yang dapat mencukupi dirinya sendiri.

"Selanjutnya yang dibutuhkan adalah bagaimana meraih konsumen pasar di seluruh penjuru Indonesia melalui teknik pemasaran yang tepat dan menarik," kata Hadi.

"Selain itu juga dibutuhkan konsistensi, sebab dibutuhkan kualitas dan jaminan mutu. Sehingga konsumen tersebut puas dan kembali untuk berbelanja," sambungnya.

Kompas TV Kementerian digital dan ekonomi kreatif disebut-sebut menjadi nomenklatur baru di Kabinet Kerja Jilid 2. Pelaku <em>e-commerce</em> berharap menteri di bidang digital ini mampu memaksimalkan potensi dagang daring.<br /> <br /> Jika nomenklatur tersebut terbentuk, maka nantinya Tokopedia, sebagai salah satu pelaku usaha daring akan banyak terdampak di kementerian ini. Tokopedia berharap jika kementerian ini nantinya terbentuk, maka tugas untuk membangun infratruktur jaringan internet di luar pulau Jawa akan jadi PR besar kementerian tersebut. #KementerianDiagital #Digital #ECommerce
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com