Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Nusantara, Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, mengatakan pihaknya sedang memetakan daerah rawan gangguan keamanan pada Pilkada 2020.

Menurut Gatot, pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi potensi terjadinya isu-isu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, khususnya terkait isu primordialisme dan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Kita saat ini sedang memetakan khusus untuk menghadapi pilkada 2020 ada 270 daerah penyelenggara pilkada. Nah nanti satgas ini bersama-sama tim dari Mabes Polri dan Polda akan me-mapping daerah mana saja, kemudian kita akan ambil langkah-langkah, " ujar Gatot di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Lamongan Bentuk Desa Pengawasan

Adapun langkah-langkah yang akan diambil disesuaikan dengan kerawanan apa yang dihadapi di daerah itu.

"Satu daerah dengan daerah lain itu tidak akan sama nanti penanganannya," lanjut Gatot.

Gatot menuturkan, saat ini pihaknya belum bisa mengungkapkan daerah yang dianggap rawan gangguan keamanan.

Rencananya, pengumuman daerah-daerah rawan disampaikan pada Januari 2020.

"Nanti mungkin Januari kita sudah tahu mana yang rawan, apakah itu rawan terkait dengan agama, suku atau politik identitas lainnya. Ini yang akan kita tangani nanti," tegas Gatot.

Lebih lanjut Gatot mengungkapkan ada sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk menangani potensi rawan gangguan keamanan.

Pertama dengan menggunakan media. "Kami melakukan tindakan kontra naratif, yang mana ketika muncul narasi-narasi negatif kita harus memberikan informasi kontra tetapi yang positif. Narasi -narasi yang positif," kata Gatot.

Kedua, Satgas Nusantara juga akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lain sebagainya untuk memberikan pencerahan untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan.

Baca juga: Pilkada 2020, Sandiaga Uno Siap Jadi Jurkam di 3 Kabupaten DIY

Ketiga, melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di daerah.

Tujuannya, supaya masyarakat juga tidak selalu terjejali dengan isu politik.

"Masyarakat bisa beraktivitas dengan kegiatan yang ada dan juga bisa meregangkan dari pikiran politik sehingga suhu politik tidak semakin memanas. Karena kan suhu politik itu nanti akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat," tutur Gatot.