KILAS

Menkeu Ingatkan Pejabat Negara, DIPA dan DATKDD adalah Acuan Pembangunan

Kompas.com - 15/11/2019, 10:30 WIB
Mensos Juliari P.  Batubara menerima secara simbolik DIPA dari Presiden Joko Widodo, di Istana Negara,  Kamis (14/11/2019). Presiden berpesan agar realisasi anggaran untuk proyek yang bermanfaat untuk rakyat. DOK. Humas KemensosMensos Juliari P. Batubara menerima secara simbolik DIPA dari Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Kamis (14/11/2019). Presiden berpesan agar realisasi anggaran untuk proyek yang bermanfaat untuk rakyat.

KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengingatkan seluruh pejabat Negara bahwa Daftar Isian Penyerahan Anggaran ( DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ((DATKDD) merupakan dokumen Anggaran Pendpatan Belanjar Negara (APBN) yang menjadi acuan pembangunan.

“Acuan ini dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah dalam rangka wujudkan visi misi presiden dan wakil presiden (wapres), yakni Indonesia Maju,” kata Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah menyerahkannya DIPA tahun 2020 kepada 87 kementerian atau lembaga, yang secara simbolik diserahkan kepada 12 menteri atau pimpinan lembaga. 

Salah satunya penerima adalah Kementerian Sosial ( Kemensos) yang diwakili Menteri sosial Juliari P. Batubara.

Pada anggaran 2020, Kemensos mendapat DIPA sebesar Rp 62,7 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 3,84 triliun (7,07 persen) dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 58,9 triliun.

Baca juga: Kemensos Klaim Penyerapan Anggaran APBN 2019 Tertinggi

Postur alokasi anggaran DIPA Kemensos dibagi menjadi Rp 58,1 triliun (92,55 persen) untuk belanja bantuan sosial (bansos), Rp 274,28 miliar (0,44 persen) untuk belanja modal, Rp 3,89 triliun (6,21 persen) untuk belanja barang, dan Rp508,74 miliar (0,81 persen) untuk belanja pegawai.

Sebagian besar anggaran Kemensos dialokasikan untuk bansos program prioritas nasional yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp30,946 triliun, dan bantuan sembako murah untuk 15,6 juta KPM sebesar Rp28,08 triliun.

Setelah menyerahkan DIPA, Jokowi menginstruksikan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk merealisasikan belanja modal secepatnya. Menurutnya, proses tender yang selama ini dilakukan menjelang akhir tahun anggaran harus diubah total.

Jokowi merasa Januari adalah waktu ideal untuk memulai proyek. Dengan begitu, pada bulan Agustus atau September pembangunan sudah selesai.

Baca juga: Bansos Harus Tepat Sasaran, Mensos Minta Pengelolaan DTKS Lebih Terintegrasi

“Segera,  setelah ini adakan lelang. Bulan Januari sedah dilakukan pekerjaan. Jangan menunggu-nunggu. Sudah! Ini perintah,” kata Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya,

Hal tersebut ditekankan Jokowi mengingat kondisi ekonomi global yang tidak pasti akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X