Menkeu Ingatkan Pejabat Negara, DIPA dan DATKDD adalah Acuan Pembangunan

KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengingatkan seluruh pejabat Negara bahwa Daftar Isian Penyerahan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ((DATKDD) merupakan dokumen Anggaran Pendpatan Belanjar Negara (APBN) yang menjadi acuan pembangunan.

“Acuan ini dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah dalam rangka wujudkan visi misi presiden dan wakil presiden (wapres), yakni Indonesia Maju,” kata Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkannya DIPA tahun 2020 kepada 87 kementerian atau lembaga, yang secara simbolik diserahkan kepada 12 menteri atau pimpinan lembaga. 

Salah satunya penerima adalah Kementerian Sosial (Kemensos) yang diwakili Menteri sosial Juliari P. Batubara.

Pada anggaran 2020, Kemensos mendapat DIPA sebesar Rp 62,7 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 3,84 triliun (7,07 persen) dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 58,9 triliun.

Baca juga: Kemensos Klaim Penyerapan Anggaran APBN 2019 Tertinggi

Postur alokasi anggaran DIPA Kemensos dibagi menjadi Rp 58,1 triliun (92,55 persen) untuk belanja bantuan sosial (bansos), Rp 274,28 miliar (0,44 persen) untuk belanja modal, Rp 3,89 triliun (6,21 persen) untuk belanja barang, dan Rp508,74 miliar (0,81 persen) untuk belanja pegawai.

Sebagian besar anggaran Kemensos dialokasikan untuk bansos program prioritas nasional yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp30,946 triliun, dan bantuan sembako murah untuk 15,6 juta KPM sebesar Rp28,08 triliun.

Setelah menyerahkan DIPA, Jokowi menginstruksikan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk merealisasikan belanja modal secepatnya. Menurutnya, proses tender yang selama ini dilakukan menjelang akhir tahun anggaran harus diubah total.

Jokowi merasa Januari adalah waktu ideal untuk memulai proyek. Dengan begitu, pada bulan Agustus atau September pembangunan sudah selesai.

Baca juga: Bansos Harus Tepat Sasaran, Mensos Minta Pengelolaan DTKS Lebih Terintegrasi

“Segera,  setelah ini adakan lelang. Bulan Januari sedah dilakukan pekerjaan. Jangan menunggu-nunggu. Sudah! Ini perintah,” kata Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya,

Hal tersebut ditekankan Jokowi mengingat kondisi ekonomi global yang tidak pasti akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Senada dengan Jokowi, Sri Mulyani juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan, di tahun 2020 banyak tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, APBN menjadi instrument yang vital dan harus digunakan secara efektif dan tanggung jawab.

“Diharapkan fiskal kita, belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin,” kata Jokowi.

Baca juga: Perlambatan Ekonomi Dunia Berimbas ke Pertumbuhan Ekonomi RI 

Dalam pelaksanaan program dan anggaran, Jokowi berpesan agar orientasi tidak hanya pada penyaluran, tetapi juga pada penerimaan.

“Belanjanya harus betul-betul diterima dan dirasakan langsung masyarakat,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan pula pentingnya kerja tim dan menghilangkan ego sektoral dan daerah. Orang nomor satu di Indonesia ini memberi contoh pembangunan kawasan destinasi wisata Mandalika.

“Bangun kerja bersama. Seperti Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat membangun jalan atau infrastruktur. Kementerian Perhubungan menyediakan transportasi. Gubernur dan bupati atau wali kota membebaskan masalah tanah dan lainnya,” kata Jokowi.