Kompas.com - 22/10/2019, 08:00 WIB
Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras dok. KemensosSekjen Kementerian Sosial Hartono Laras

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemensos menempati peringkat pertama dari 86 kementerian dan lembaga.

Penyerapan anggaran Kemensos mencapai 88,64 persen per 18 Oktober 2019.

Menurut dia, angka itu juga lebih tinggi dari persentase nilai rata-rata nasional sebesar 66,36 persen.

"Capaian ini meningkat dibanding capaian pada periode sama pada 2018 yaitu 79,07 persen," ucap dia dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Pastikan BPNT Aman, Kemensos Sambangi Desa Bontomatene

Dalam mengelola anggaran, lanjut dia, Kemensos melakukannya dengan hati-hati, profesional, akuntabel, dan transparan.

Kemensos harus bisa memastikan penyaluran anggaran bisa tepat sasaran dan menjawab kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPK).

Oleh karena itu, imbuh dia, angka kemiskinan di Indonesia berhasil diturunkan hingga menyentuh di bawah level 1 digit.

Ia mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut angka kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 9,82 persen, lalu menurun menjadi 9,66 persen per September 2018, dan berlanjut pada Juli 2019 menjadi 9,41 persen.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Nduga dalam 4 Tahap

"Capaian ini tidak lepas dari peningkatan kinerja dari unsur pimpinan dan staf di Kemensos. Baik itu di level kepala satuan kerja, yakni para dirjen atau pejabat eselon I, dan juga para pejabat struktural dan para staf," kata Hartono.

Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, Hartono mengatakan Kemensos berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga kali berturut-turut yakni pada 2016, 2017, dan 2019.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Naik,  Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Nasional
Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

Nasional
Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

Nasional
PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

Nasional
Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

Nasional
Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.