KILAS

Kemensos Klaim Penyerapan Anggaran APBN 2019 Tertinggi

Kompas.com - 22/10/2019, 08:00 WIB
Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras dok. KemensosSekjen Kementerian Sosial Hartono Laras

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemensos menempati peringkat pertama dari 86 kementerian dan lembaga.

Penyerapan anggaran Kemensos mencapai 88,64 persen per 18 Oktober 2019.

Menurut dia, angka itu juga lebih tinggi dari persentase nilai rata-rata nasional sebesar 66,36 persen.

"Capaian ini meningkat dibanding capaian pada periode sama pada 2018 yaitu 79,07 persen," ucap dia dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).


Baca juga: Pastikan BPNT Aman, Kemensos Sambangi Desa Bontomatene

Dalam mengelola anggaran, lanjut dia, Kemensos melakukannya dengan hati-hati, profesional, akuntabel, dan transparan.

Kemensos harus bisa memastikan penyaluran anggaran bisa tepat sasaran dan menjawab kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPK).

Oleh karena itu, imbuh dia, angka kemiskinan di Indonesia berhasil diturunkan hingga menyentuh di bawah level 1 digit.

Ia mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut angka kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 9,82 persen, lalu menurun menjadi 9,66 persen per September 2018, dan berlanjut pada Juli 2019 menjadi 9,41 persen.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Nduga dalam 4 Tahap

"Capaian ini tidak lepas dari peningkatan kinerja dari unsur pimpinan dan staf di Kemensos. Baik itu di level kepala satuan kerja, yakni para dirjen atau pejabat eselon I, dan juga para pejabat struktural dan para staf," kata Hartono.

Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, Hartono mengatakan Kemensos berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga kali berturut-turut yakni pada 2016, 2017, dan 2019.

Serta maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah masuk pada level tiga dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X