Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta agar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

"Evaluasi dengan kejujuran sehingga dengan yang jujur, kita bisa melihat kelemahan kita untuk melakukan kebaikan," kata Muhadjir.

Baca juga: Perjalanan KKN di Desa Penari, dari Twitter ke Layar Lebar

Menurut dia, akan lebih baik apabila laporan mengenai evaluasi pelaksanaan KKN adalah hal-hal yang tidak baik, bukan justru yang baik-baik.

Hal tersebut agar perbaikan bisa dilakukan untuk pelaksanaan KKN ke depannya.

"Saya kira sebaiknya lebih banyak mendengar hal-hal yang tidak baik saja. Jangan yang baik-baik (dilaporkan) agar kita bisa melakukan perbaikan," ujar Muhadjir.

"Kalau yang dilaporkan baik-baik semua tidak ada evaluasi," lanjut dia.

Muhadjir sendiri berkomitmen akan mengevaluasi pelaksanaan KKN dari sisi pengambilan kebijakan.

"Saya akan evaluasi dari aspek pengambilan kebijakan, kira-kira dengan cara apa agar kegiatan strategis ini bisa lebih berkembang di masa yang akan datang," kata dia.

Baca juga: Wahai Mahasiswa yang Hobi Rebahan, Ini 7 Pekerjaan Sampingan Cocok Buat Kamu

Dia sekaligus berharap kegiatan KKN terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan semakin berkualitas.

Selain itu, semakin banyak pelibatan peserta KKN dari kalangan mahasiswa juga dinilainya akan semakin baik.

"Yang penting, bagi mahasiswa telah melalui proses pematangan dengan KKN tematik ini," kata dia.

Selain memiliki efek bagi masyarakat yang didatangi para mahasiswa, KKN dinilai juga berguna bagi pembentukan karakter mahasiswa itu sendiri. Mulai dari kepmimpinan. integritas, tanggung jawab hingga kerja sama.

"Mereka berada di medan sesungguhnya. Ini suatu hal yang harus dapat dihargai," kata dia.

Baca juga: Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, dalam pelaksanaan KKN tahun 2019 ini, terdapat 42.000 mahasiswa yang bergabung di masyarakat.

Efek mereka terhadap masyarakat pun jauh lebih terasa dibandingkan masyarakat bersangkutan kedatangan pejabat ke daerahnya.

"Dari kehadiran 42.000 mahasiswa di masyarakat, menghasilkan lebih dari 1,9 juta jam per hari maka hasilnya jauh lwbih baik dibandingkan kiriman pejabat," kata dia.

Hal tersebut terjadi karena mahasiswa masih dipercaya masyarakat.

Bagi masyarakat, kata dia, mahasiswa adalah role model.

"Kenapa KKN Revolusi Mental dilakukan, untuk membekali mahasiswa pengalaman tinggal di masyarakat. Karena saya yakin banyak anak-anak yang belum melihat bagaimana tinggal di masyarakat," kata dia.

Baca juga: MD Pictures Garap Film KKN di Desa Penari, SimpleMan Ajukan Syarat

Dalam kesempatan itu, Kemenko PMK juga menyerahkan penghargaan kepada beberapa universitas yang melaksanakan KKN dengan kategori tertentu.

Pemenangnya, antara lain Universitas Diponegoro untuk kategori program terbaik, UIN Sultan Hasanuddin untuk kategori tata kelola terbaik.

Kemudian, IAIN Tulung Agung untuk kategori publikasi terbaik, serta Universitas Borneo Tarakan untuk kategori peserta terfavorit.