Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggaran Pertahanan Kecil, Indonesia Sulit Modernisasi Alutista Nasional

Kompas.com - 12/11/2019, 12:20 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Besaran alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2020 adalah Rp 131 triliun.

Angka tersebut tidak mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan anggaran 2020 itu adalah kebanyakan untuk belanja pegawai.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan, menyampaikan kekhawatirannya.

“Saya sangat apresiasi bahwa saudara Menteri Pertahanan (Menhan) mengingatkan bahwa kita harus kuat, saya dukung sekali. Tetapi saya agak khawatir karena anggaran pertahanan tidak sampai 1 persen dari PDB kita,” kata Sjarif, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Besaran anggaran tesebut, kata Sjarif, dirasa tidak cukup untuk melakukan modernisasi sistem pertahanan nasional.

Baca juga: BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

 

Padahal, mengutip dari situs Global Firepower yang dirilis tahun 2019, alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia menempati peringkat ke-16 di dunia dari 137 negara, sehingga dibutuhkan modernisasi.

“Dari semua alutsista yang dimiliki, rata-rata memiliki ranking dunia berkisar 35-50. Hanya 2 alutsista yang menduduki ranking 5 besar, Korvet dan Fregat. Yang lainnya termasuk attack aircraft dan submarine berada di bawah peringkat 35,” kata Sjarif.

Sjarif sendiri mengatakan itu kepada Menhan Prabowo Subianto, saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta Selatan, Senin (11/11/2019).

Kondisi yang sama juga terjadi pada sumber daya militer Indonesia. Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 9 Asia, dan peringkat 8 Asia Pasifik.

Baca juga: Berkunjung ke Mabes TNI, Prabowo Janji Perkuat Alutsista

“Saya inginkan, kondisi kalori yang dikonsumsi prajurit sekarang itu sangat rendah.Tugas Pak Menhan yang baru kalau bisa 7000 kalori per hari. Jangan seperti sekarang, kita gak punya teknologi, sumber daya lemah, apanya yang kuat,” kata Sjarif.

Menanggapi hal tersebut, Menhan Prabowo Subianto memaparkan rencana strategis Kemhan lima tahun ke depan. Hasil pemaparan tersebut pun diapresiasi Sjarif.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyebutkan konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan. Menurutnya konsep tersebut telah dianut Indonesia sejak dulu.

Pertahanan perlu disokong oleh komponen cadangan dari segala sektor termasuk sumber daya manusia (SDM), sehingga seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara.

Baca juga: Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

“Kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain, tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat semesta. Kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah perang rakyat semesta,” kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com