Nusron: Wajar Jokowi Puji Airlangga, Bukan Berarti Restu jadi Ketum Lagi

Kompas.com - 08/11/2019, 19:35 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) menekan layar saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). Peringatan tersebut mengambil tema 55 Tahun Bersatu Untuk Negeri, Berkarya Untuk Bangsa. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPresiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) menekan layar saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). Peringatan tersebut mengambil tema 55 Tahun Bersatu Untuk Negeri, Berkarya Untuk Bangsa. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid menilai wajar jika Presiden Jokowi memuji Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sebab, Airlangga merupakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Masak Pak Jokowi mengatakan menterinya jelek, kan tidak mungkin. Jadi, pujian itu wajar dan hal yang biasa. Malah sesuatu keharusan. Malah lucu kalau Pak Jokowi tidak memuji pilihannya. Apalagi Pak Airlangga memang menteri yang ‘perform’ di mata beliau," kata Nusron saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo Tak Hadiri Rapat Pleno Golkar, Ada Apa?

 

Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid usai pertemuan dengan kader Golkar kubu Bambang Soesatyo, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid usai pertemuan dengan kader Golkar kubu Bambang Soesatyo, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Namun Nusron meyakini pujian yang disampaikan Jokowi di perayaan HUT Golkar itu tak terkait dengan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan segera digelar.

Menurut dia, pujian itu bukan berarti merestui Airlangga untuk kembali menjabat ketua umum.

"Sebagai sosok yang sangat demokratis, memuji menteri bukan berarti merestui dan ikut-ikutan dalam Munas atau agenda internal partai," kata Nusron.

Menurut Nusron, Jokowi pasti mengharapkan agar pelaksanaan Munas berjalan dengan demokratis, ‘fair play’, tidak gaduh, serta menghargai berbagai pendapat yang ada. Jokowi, kata dia, pasti menyerahkan sepenuhnya pemilihan Ketum Golkar di tangan pemilik suara.

"Saya yakin tidak ada restu merestui kepada satu atau dua orang kandidat dari Pak Presiden, termasuk kepada Pak Airlangga," ujar Nusron.

"Sebab beliau Presiden yang sangat demokratis dan menghargai proses demokrasi. Pasti beliau menghargai hak dan pilihan DPD I dan DPD II Golkar," sambungnya.

Baca juga: Polemik Bambang Soesatyo Jadi Caketum Golkar dan Peringatan Tak Ingkar Janji

Presiden Jokowi memuji Airlangga di hadapan para kader partai beringin yang hadir di peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/7/2019) malam.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X