Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut BPJS Kesehatan Luruskan soal "Debt Collector" Iuran...

Kompas.com - 06/11/2019, 14:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris membantah anggapan masyarakat tentang adanya debt collector dalam sistem penagihan iuran.

Fahmi mengatakan, BPJS Kesehatan memang sedang memperbaiki sistem penagihan iuran peserta yang menunggak dalam membayar.

Akan tetapi, yang disebut-sebut sebagai debt collector itu sebenarnya adalah orang yang bertugas mengingatkan pembayaran iuran.

"Kami ingin meluruskan pemberitaan tentang debt collector. Jadi, sesungguhnya, tidak ada sama sekali niat kami dari awal untuk mengembangkan debt collector," ujar Fahmi, saat rapat kerja BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Ini mungkin yang dianggap sebagai debt collector, tugasnya mengingatkan untuk membayar iuran," tuturnya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dirut Sebut Pemerintah Jamin Masyarakat Miskin

Fahmi menjelaskan, pihak yang bakal menjadi pengingat iuran adalah kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain bertugas menjadi pengingat, kader JKN juga berfungsi membantu memberikan informasi dan penanganan pengaduan seputar BPJS Kesehatan. Mereka, bakal terhubung langsung dengan kantor cabang BPJS.

"Sehingga kalau ada masalah, peserta mengadu yang dibina oleh kader, itu dengan cepat bisa dibantu," ujar Fahmi.

Kader JKN juga bertugas untuk membantu memudahkan pendaftaran BPJS Kesehatan.

Diharapkan, seorang kader JKN bisa membantu masyarakat sekitarnya yang ingin ikut serta sebagai peserta BPJS.

Baca juga: Bingung soal Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini yang Harus Dilakukan

Mengenai tugas mengingatkan pembayaran iuran, kata Fahmi, kader JKN tidak akan menggunakan cara kekerasan.

Fahmi menjamin bahwa kader JKN hanya akan mengingatkan menggunakan cara yang persuasif.

"Jadi tidak ada kesan bahwa mengancam-ancam dengan membayar, hanya mengingatkan saja, 'Bu, Pak, jangan lupa loh bayar iuran. Sekarang sudah menunggak sekian bulan, karena kewajiban bayar iuran'," kata Fahmi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com