KILAS

Puan Maharani Tekankan Inklusi Perdagangan untuk Rakyat di IPU Tokyo

Kompas.com - 05/11/2019, 10:35 WIB
Puan Maharani sampaikan pentingnya kesejahteraan rakyat dalam perdagangan antar negara di pertemuan Inter-Parliementary Union (IPU) pada Senin (4/11/2019) di Tokyo, Jepang. Dok. DPR RIPuan Maharani sampaikan pentingnya kesejahteraan rakyat dalam perdagangan antar negara di pertemuan Inter-Parliementary Union (IPU) pada Senin (4/11/2019) di Tokyo, Jepang.

KOMPAS.com Ketua DPR RI Puan Maharani pimpin delegasi Indonesia dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-6 di Tokyo, Jepang. IPU adalah organisasi yang menghimpun parlemen negara dunia untuk berdialog atas isu-isu terkini yang menjadi tantangan bersama.

Pada pertemuan yang berlangsung pada hari Senin (4/11/2019) tersebut, Puan turut didampingi oleh Wakil Kedua DPR RI Rachmat Gobel, dan anggota DPR RI Dolfie OFP.

Pertemuan ini dihadiri oleh 18 negara dan dua organisasi internasional (Parlemen Uni Eropa dan IPU) untuk mencari kesepahaman dalam menyikapi pelemahan sistem perdagangan multilateral di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang.

Tiga isu yang menjadi fokus bahasan dalam pertemuan ini di antaranya adalah sistem perdagangan yang berkeadilan, inovasi teknologi yang berpusat pada manusia, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca juga: Di Forum Parlemen G20, Puan Maharani Dorong Perdagangan Dunia Terbuka dan Berkeadilan

Puan, menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/11/2019),  menyampaikan bahwa parlemen dapat berperan dalam meningkatkan perdagangan inklusif,  terutama dalam hal akses dan partisipasi UMKM dalam global value chain dan peningkatan peran wirausaha perempuan dalam perdagangan.

“Perdagangan antar negara selayaknya harus berpegang pada kepentingan rakyat dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dirinya menambahkan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini harus sejalan dengan kesepakatan di level eksekutif.

Menjadi salah satu keynote speaker, Puan juga menyampaikan berbagai upaya nasional dalam rangka akselerasi capaian TPB. Indonesia memberikan dukungan bagi sarana implementasi yang efektif dan sisi pendanaan lewat berbagai upaya inovasi pembiayaan pembangunan.

Baca juga: Pembangunan Berkelanjutan Harus Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Menurutnya, TPB adalah agenda yang memerlukan komitmen kuat dari berbagai stakeholder.

“Komitmen tersebut harus juga diikuti dengan upaya membangun tata kelola dunia yang dapat meningkatkan kapasitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang seimbang, sehingga setiap negara memiliki derajat kemajuan yang setara,” ujarnya.

Puan juga sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Australia (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah) dan Ketua Parlemen Korea Selatan. Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerjasama antar parlemen.

Para ketua parlemen pada pertemuan tersebut menyampaikan apreasiasi atas terpilihnya Puan sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama di Indonesia. Tak hanya merefleksikan kemajuan kesetaraan gender, hal ini juga penanda kemajuan demokrasi Indonesia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.