Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Dibanding Identitas Keagamaan dan Kesukuan, Nasionalisme Rakyat Indonesia Lebih Tinggi

Kompas.com - 03/11/2019, 17:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan, mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nasionalisme.

Sebab, dibanding mereka yang mengutamakan identitas diri berdasar suku atau agama, lebih banyak masyarakat yang memposisikan diri mereka sebagai seorang warga negara Indonesia.

Temuan ini diperoleh dari hasil survei LSI pada 8 sampai 17 September 2019. Survei itu melibatkan 1.550 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,5 persen.

"Identitas nasional atau nasionalisme warga Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan identitas keagamaan dan kesukuan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Baca juga: PPP: Survei LSI Tak Jadi Penentu Jokowi soal Perppu KPK

Berdasar temuan survei, 66,4 persen warga lebih senang menyebut diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Sementara itu, 19,1 persen warga lebih senang menamakan dirinya sebagai kelompok penganut agama tertentu. Sisanya, 11,9 persen warga lebih senang diidentifikasi berdasar suku mereka.

Djayadi mengatakan, angka nasionalisme tahun 2019 paling tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Sebab, berdasar survei, pada tahun 2018 hanya 61,4 persen warga yang lebih senang menyebut dirinya sebagai warga negara Indonesia ketimbang menyebut dirinya berdasar suku dan agama.

Di tahun itu, mereka yang mengidentifikasi diri berdasar suku sebesar 13,4 persen, sedangkan berdasar agama sebesar 22,7 persen.

Baca juga: Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Sementara itu, pada 2017, sebanyak 58,5 persen lebih senang mendudukan dirinya sebagai warga negara Indonesia ketimbang identitas suku maupun agama. Mereka yang lebih senang disebut berdasar suku sebesar 12,5 persen, sedangkan berdasar agama sebesar 25,8 persen.

"Selama tiga tahun terakir, telah terjadi tren penguatan identitas kebangsaan yang dibarengi dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan," ujar Djayadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com