Kompas.com - 07/10/2019, 20:40 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekjen PPP Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menanggapi hasil rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan mayoritas responden mendukung Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi.

Menurut Arsul, Presiden Jokowi tidak harus menjadikan survei tersebut sebagai landasan di dalam mempertimbangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) demi mencabut UU KPK.

"Survei itu jadi bahan pertimbangan saya kira, bukan jadi bahan penentu. Menentukan UU itu tidak bisa berdasarkan hasil survei. Tetapi harus dari kajian yang sifatnya akademik, kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik," kata Arsul saat dihubungi, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Anggota Fraksi Sebut Gerindra Dukung Perppu KPK jika Atur Dewan Pengawas

Menurut Arsul, masyarakat mendukung Perppu KPK karena topik itu sudah menjadi isu yang dibahas di media sosial.

Arsul menambahkan bahwa selain Perppu, ada dua opsi yang dapat diambil jika UU KPK hasil revisi dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dua opsi itu yakni uji materi di Mahkamah Konsitusi serta legislative review atau revisi kembali yang dilakukan DPR dan pemerintah.

Menurut Ketua Fraksi PPP di DPR ini, parpol pendukung Jokowi sudah sepakat Perppu merupakan opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada.

"Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan yang ada di parlemen menyampaikan bahwa Perppu itu, kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir, setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya," kata Arsul.

Baca juga: Gerindra Sarankan Jokowi Ajak Bicara Parpol Oposisi soal Perppu KPK

Meski demikan, menurut Arsul, jika pada akhirnya presiden mengeluarkan Perppu KPK, maka koalisi pendukung pemerintah tidak bisa berspekulasi terkait sikap seperti apa yang akan diambil masing-masing fraksi di DPR.

Presiden akan kembali berkomunikasi dengan parpol pada saat ingin mengambil keputusan terkait Perppu.

"Kita tidak bisa berkalau-kalau, karena pada saat kami bertemu dengan Presiden pada hari Senin malam lalu di Isbog (Istana Bogor) presiden belum buat keputusan," ujar Arsul.

"Presiden hanya sampaikan tentunya nanti beliau ketika akan membuat keputusan akan berkomunikasi kembali dengan parpol-parpol itu aja," lanjut dia. 

 

Kompas TV Korban penculikan dan penganiayaan relawan Jokowi Ninoy Karundeng menyebut dirinya dipukul dan di intimidasi oleh puluhan orang selama hampir 12 jam. Ninoy mengaku trauma dan masih mendapatkan intimidasi dan ancaman hingga saat ini. #NinoyKarundaeng #Penyekapan #Penganiayaan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

Nasional
Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Nasional
Kepada Delegasi DEWG G20, Menkominfo Johnny Sebut Candi Prambanan Jadi Bukti Harmoni Keberagaman di Indonesia

Kepada Delegasi DEWG G20, Menkominfo Johnny Sebut Candi Prambanan Jadi Bukti Harmoni Keberagaman di Indonesia

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Diduga Bantu Dua Perusahaan agar Dapat Izin Ekspor Minyak Goreng

Jampidsus: Lin Che Wei Diduga Bantu Dua Perusahaan agar Dapat Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.