Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antam Novambar: Pemberantasan Korupsi Program Prioritas Idham Azis

Kompas.com - 31/10/2019, 16:50 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Antam Novambar menuturkan bahwa pemberantasan korupsi sudah masuk dalam tujuh program prioritas milik calon Kapolri Komjen Idham Azis.

"Sudah masuk semua itu (pemberantasan korupsi)," kata Antam ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019).

Seperti diketahui, Idham memiliki tujuh program prioritas yang ingin ia terapkan seandainya benar-benar dipercaya sebagai Kapolri.

Pertama, mewujudkan SDM unggul. Program prioritas kedua adalah pemantapan harkamtibmas atau pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat.

Baca juga: Disepakati Jadi Kapolri, Ini 5 Fakta Pemilihan Idham Azis

Program prioritas ketiga yaitu penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan manajemen media.

Kelima, penguatan sinergi polisional. Lalu, penataan kelembagaan, dan terakhir penguatan pengawasan.

Antam pun meyakini bahwa program tersebut dapat membuat institusi kepolisian semakin sesuai program "Promoter" atau profesional, modern, terpercaya.

Baca juga: Menguji Idham Azis sebagai Kapolri: Bicara Radikalisme, Kasus Novel, hingga Terima Kasih kepada Jokowi...

Program itu sendiri dicanangkan kapolri sebelumnya, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

"Bakal lancar, bakal mendorong polisi lebih profesional, terpercaya, dan modern," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR menyepakati Komjen (Pol) Idham Azis menjadi Kepala Polri.

Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam rapat pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Kompas TV Hari ini (31/10) DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Komjen Idham Azis, sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR, yang menyetujui Idham Azis secara aklamasi.<br /> Setelah menjalani rangkaian uji kepatutan dan kelayakan DPR, serta mendapat persetujuan dari komisi hukum, Kamis (31/10) siang ini, rapat paripurna DPR akan mengambil keputusan tingkat II, pemberian persetujuan pencalonan Komjen Idham Azis, sebagai Kapolri. Surat presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan Kapolri, juga akan dibacakan dalam rapat Paripurna DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com