Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bansos Harus Tepat Sasaran, Mensos Minta Pengelolaan DTKS Lebih Terintegrasi

Kompas.com - 31/10/2019, 14:30 WIB
Hisnudita Hagiworo,
Sheila Respati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan pentingnya integrasi dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Integrasi data dinilai penting untuk mendukung ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) yang bernilai puluhan triliun.

Hal tersebut ia sampaikan usai mendengarkan paparan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Mirza Pahlevi mengenai mekanisme penggantian kepesertaan Penerima Biaya Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang berbasis pada DTKS.

Selain itu, soal peran pemerintah daerah, baik dalam verifikasi dan validasi data PBI-JK, maupun dalam penetapan penerima manfaat program Bansos.

“Saya minta terus dikaji berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan mencari solusi dari tantangan pengelolaan data,” ujar Juliari di Gedung Cawang Kencana yang kini menjadi kantor Pusdatin Kesos menurut keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Penyaluran Bansos Berbasis NIK, Mendagri dan Mensos Harap Kian Tepat Sasaran

Usai mendengarkan paparan mengenai pengelolaan data Bansos, pada kesempatan tersebut Juliari juga memeriksa sejumlah fasilitas, sarana, dan prasarana di kantor Pusdatin Kesos.

Bersama Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W Manalu, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Harry Z. Soeratin, Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin, dan juga sejumlah pejabat struktural dan fungsional ia memeriksa setiap ruangan. 

Juliari kemudian memberi perhatian khusus pada keamanan ruang server yang dikelola oleh Pusdatin Kesos.

“Saya minta ada protokol keamanan yang lebih ketat. Baik dalam arti memberikan akses khusus kepada orang yang berkepentingan. Juga memastikan aman dari serangan siber,” ujarnya.

Baca juga: Perluas Jangkauan Bansos, Kemensos Sebut Pentingnya Kerja Sama dengan Organisasi Sosial

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Juliari berpesan agar Gedung Cawang Kencana beserta fasilitas di dalamnya dapat dikelola dan dirawat dengan baik.

“Gunakan gedung dan fasilitas yang ada di gedung ini secara optimal dengan memperhatikan selain keamanan, juga kenyamanannya. Juga pegawai agar tidak membawa barang tertentu yang berbau menyengat yang mengganggu suasana kerja,” pesannya kepada para pejabat dan pegawai yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com