Cegah Penyelewengan Dana Transfer Daerah, Mendagri Gandeng KPK

Kompas.com - 30/10/2019, 13:22 WIB
Mendagri Tito Karnavian usai bertemu Pimpinan KPK membicarakan kerja sama pengawasan keuangan pemerintah daerah Dokumentasi Humas KemendagriMendagri Tito Karnavian usai bertemu Pimpinan KPK membicarakan kerja sama pengawasan keuangan pemerintah daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk memastikan dana transfer daerah dari pemerintah pusat digunakan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Ini dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Kemendagri dan KPK dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditansfer ke daerah," ujar Tito.

"Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp 800-an triliun angaran yang akan ditansfer ke daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran," lanjut dia.

Baca juga: Masa Bakti Hanya 13 Bulan, Idham Azis Diharapkan Rampungkan Persoalan dengan KPK

Tito mengatakan, diperlukan pengawasan yang ketat agar dana sebesar itu bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat melalui berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Kemendagri bekerja sama dengan KPK untuk memastikan tak ada penyelewengan dalam penggunaan dana tersebut.

Baca juga: Kasus Suap di Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Pejabat Ditjen Lapas Kemenkumham

Tito mengatakan, Kemendagri dan KPK akan bekerja sama dalam mengawasi perencanaan penggunaan dana transfer daerah, penyalurannya, hingga manajemen aset yang diperoleh dari dana tersebut.

"Ada delapan elemen yang diintervensi atau diawasi. Mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal-hal lain," papar Tito.

"Dan ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti dan akan menjadi salah satu untuk masukan rencana aksi ke depan, tahun 2020 khususnya," lanjut mantan Kepala Polri itu. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X