Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Ada 34 Menteri, untuk Siapa Saja 101 Toyota Crown Baru?

Kompas.com - 30/10/2019, 08:45 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid untuk para menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah tiba di Indonesia.

Total, 101 unit mobil jenis tersebut diimpor dari Jepang lewat PT Astra International Tbk.

"Sudah (tiba di Indonesia), sedang dalam pengecekan dan penyelesaian administrasi," kata Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/10/2019).

Lalu, selain untuk 34 menteri di kabinet, untuk siapa saja mobil tersebut?

Setya mengatakan, mobil itu tak hanya untuk menteri Kabinet Indonesia Maju, tetapi juga untuk pejabat lain.

Ia mengatakan, para pejabat yang akan mendapat mobil dinas baru ialah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Baca juga: Dapat Toyota Crown Hybrid Baru, Pimpinan MPR: Biasa Saja, Mobil Saya Lebih Bagus

 

Lalu, pimpinan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Selain itu, ada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan.

Belum lagi lembaga setingkat menteri mulai dari Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, hingga Sekretariat Kabinet.

Terakhir, Setya juga menyebut mantan presiden dan wakil presiden juga akan mendapat mobil yang sama.

Menurut Setya, jumlah seluruh pejabat penerima mobil baru adalah 100 orang. Pemerintah sengaja mendatangkan 101 mobil agar satu unit bisa menjadi cadangan.

"Cadangan 1," kata Setya.

Sedan mewah ini menggantikan Crown Royal Saloon yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun. Setya menyebut serah terima kemungkinan dilakukan pertengahan November.

Setelah diserahterimakan nanti, para menteri dan pejabat setingkat menteri tetap bisa menggunakan mobil pribadi mereka.

Baca juga: Mobil Menteri Jokowi, Toyota Crown Hybrid Servis di Bengkel Ini

 

Hal yang jelas, kata Setya, hak mereka untuk dapat fasilitas mobil dinas dari negara sudah dipenuhi.

"Untuk acara-acara kenegaraan sebaiknya mereka pakai (mobil dinas), untuk memudahkan akses, dikenali oleh petugas kemanan," kata Setya.

Selain mengganti mobil dinas menteri, pada tahun ini pemerintah juga sudah memesan mobil dinas baru untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Mobil Mercedes Benz S 600 Guard terbaru sudah dipesan dan akan selesai diproduksi akhir Desember 2019.

"Shipping (pengiriman) dan lain-lain mungkin Januari baru bisa operasional," kata Setya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com