Dapat Toyota Crown Hybrid Baru, Pimpinan MPR: Biasa Saja, Mobil Saya Lebih Bagus

Kompas.com - 29/10/2019, 16:04 WIB
Mobil dinas baru Toyota Crown Hybird terparkir di halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMobil dinas baru Toyota Crown Hybird terparkir di halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan mobil dinas baru Toyota Crown Hybrid terparkir di halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Pantuan Kompas.com, mobil-mobil baru itu diparkir sejajar di tempat biasa para pimpinan DPR turun apabila tiba di Kompleks Parlemen.

Mobil-mobil itu sudah dipasang plat berwarna hitam dengan kode RI di depannya.

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengaku sudah mencoba mobil dinas barunya.


Baca juga: Mobil Menteri Jokowi, Toyota Crown Hybrid Servis di Bengkel Ini

Syarief mengatakan, mobil baru itu tak ubahnya dengan mobil kebanyakan yang pernah dikendarainya.

"Saya cobain, biasa aja, mobil saya lebih bagus dari ini. Saya pikir biasa, standar ya, menurut saya sih ya biasa aja," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengatakan, mobil dinas itu sudah digunakan sejak seminggu yang lalu.

Baca juga: Ini Spesifikasi Mobil Menteri Toyota Crown 2.5 HV G-Executive

Ia mengatakan, mobil dinas itu digunakan untuk menunjang kegiatan pimpinan.

"Sampainya sudah dari hari Minggu," kata Azis.

Terkait pengalamannya menggunakan mobil dinas baru, Azis tak menjelaskan secara detail. Menurut dia, yang paling penting adalah berfungsinya air conditioner (AC).

"Ya namanya mobil dipakai aja ya kan. Yang penting AC, kan gitu," ujar dia.

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive menjadi mobil dinas menteri Presiden Jokowi kabinet 2019-2024 dan mobil pimpinan DPR/MPR/DPD periode 2019-2024.

Baca juga: Toyota Crown 2.5 Hybrid Resmi Jadi Mobil Menteri Jokowi

Toyota Crown Hybrid merupakan mobil sedan kelas atas yang mengusung mesin 2.500 cc dengan teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang irit bahan bakar dan rendah emisi.

Berdasarkan dokumen yang terdapat pada Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, PT Astra Internasional (AI) terpilih menjadi pemenang tender mobil baru untuk menteri kabinet pemerintahan Jokowi dengan tawaran anggaran sebesar Rp 147.229.317.000.

Nilai tersebut lebih rendah daripada pagu yang ditawarkan pemerintah yakni Rp 152.540.300.000. Pagu ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X