Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tidak Bahagia Jika Oposisi Sendirian

Kompas.com - 29/10/2019, 16:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, partainya tidak bahagia apabila menjadi oposisi sendirian.

"PKS tidak bahagia kalau jadi oposisi sendirian karena oposisi perlu dua. Perlu konten dan number," kata Mardani dalam diskusi publik The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Prabowo dan Edhy Jadi Menteri, PKS Tetap Koalisi dengan Gerindra di DKI

Sampai saat ini, PKS masih berdoa agar semua parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pada pemilihan presiden 2019 menjadi oposisi lima tahun ke depan.

Namun, bukan berarti PKS memosisikan diri sebagai pembujuk parpol-parpol itu untuk menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap. Tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," kata Mardani.

"Kalau koalisi pasti pada mau. Tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," lanjut dia.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat. Sebab, pemerintah akan kuat apabila mempunyai oposisi yang kuat juga.

Kendati demikian, PKS merasa senang karena masih ada satu hal yang dapat mendukungnya menjadi oposisi, yakni hukum sentimen publik.

Menurut Mardani, apabila sentimen publik tersebut satu frekuensi dan sinyal yang sama dengan PKS, maka sentimen publik dapat pula dijadikan suara oposisi terhadap pemerintah.

Sementara itu, Peneliti Formappi Lucius Karus berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka publik saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.

"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah dalam bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.

Baca juga: Pesan Prabowo ke PKS: Jangan Lupakan Kawan Lama...

Jika hal tersebut terjadi, maka akan membenarkan anggapan bahwa PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," pungkas dia. 

 

Kompas TV Waketum Gerindra Sufmi Dasco membenarkan terbukanya Amerika Serikat untuk seorang Prabowo Subianto. Hal ini terjadi sejak Prabowo diangkat menjadi menteri pertahanan RI. Sebelumnya AS pernah menolak visa Prabowo karena terkait dengan tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan 1998 saat presiden Soeharto dilengserkan. Ditulis oleh harian new york times pada tahun 2000, departemen luar negeri Amerika Serikat menolak visa Prabowo Subianto yang berpangkat militer terakhir letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston. #Prabowosubianto<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com