Formappi: Belum Ada Tanda-tanda Parpol Lakukan Perubahan di Parlemen

Kompas.com - 29/10/2019, 15:39 WIB
Peneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPeneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Formappi Lucius Karus menilai bahwa partai politik belum memiliki kemauan mendorong para anggotanya di parlemen agar melakukan perubahan.

Padahal, saat ini hampir seluruh parpol di parlemen berada di sisi pemerintah sehingga seharusnya para kader di parlemen dapat diarahkan untuk melahirkan hal-hal yang baik bagi bangsa.

"Melihat parpol dengan segala catatan soal sepak terjangnya, belum ada tanda-tanda mereka punya kemauan baik untuk menempatkan anggota di parlemen dan melakukan sesuatu untuk perubahan bangsa dengan dominasi parpol ini," ujar Lucius Karus saat menjadi pembicara di diskusi The Indonesian Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Catatan soal Kabinet Jokowi-Maruf: Menteri dari Parpol dan Keraguan Terwujudnya Agenda Pemberantasan Korupsi...

Lucius mengatakan, kekuatan koalisi yang hampir 80 persen berada di parlemen ini semestinya tidak memiliki hambatan dari posisi prosedural dalam koalisi pemerintahan. Terutama untuk memastikan kebijakan pemerintah agar bisa dieksekusi.

"Masalahnya, apakah ada kemauan baik itu? Parpol seharusnya minimal berpikir untuk tidak hambat DPR dalam melahirkan kebijakan baik yang penting untuk rakyat," kata dia.

Lucius justru khawatir kader parpol di parlemen mengeluarkan kebijakan yang menuai kontroversi di publik. Padahal, itu bukan kemauan anggota parlemen secara personal.

Salah satu contohnya adalah revisi UU KPK, beberapa waktu lalu.

"Banyak anggota yang ingin KPK kuat. Tapi mereka enggak bunyi saat ada kejahatan di depan. Orang baik dan buruk (di parlemen) itu tenggelam di bawah parpol," kata dia.

Baca juga: Komposisi Wakil Menteri Jokowi: 5 dari Parpol, 5 Profesional, serta Timses dan Relawan

Dengan demikian, kata dia, sangat terlihat bahwa cengkeraman parpol terlalu kuat untuk dihadang anggota yang mempunyai idealisme.

"Problem kita ada di parpol," kata dia.

Ditambah lagi, para anggota parlemen periode 2019- 2024 sejak dilantik belum melakukan pekerjaan apapun selain membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X