Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Belum Ada Tanda-tanda Parpol Lakukan Perubahan di Parlemen

Kompas.com - 29/10/2019, 15:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Formappi Lucius Karus menilai bahwa partai politik belum memiliki kemauan mendorong para anggotanya di parlemen agar melakukan perubahan.

Padahal, saat ini hampir seluruh parpol di parlemen berada di sisi pemerintah sehingga seharusnya para kader di parlemen dapat diarahkan untuk melahirkan hal-hal yang baik bagi bangsa.

"Melihat parpol dengan segala catatan soal sepak terjangnya, belum ada tanda-tanda mereka punya kemauan baik untuk menempatkan anggota di parlemen dan melakukan sesuatu untuk perubahan bangsa dengan dominasi parpol ini," ujar Lucius Karus saat menjadi pembicara di diskusi The Indonesian Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Catatan soal Kabinet Jokowi-Maruf: Menteri dari Parpol dan Keraguan Terwujudnya Agenda Pemberantasan Korupsi...

Lucius mengatakan, kekuatan koalisi yang hampir 80 persen berada di parlemen ini semestinya tidak memiliki hambatan dari posisi prosedural dalam koalisi pemerintahan. Terutama untuk memastikan kebijakan pemerintah agar bisa dieksekusi.

"Masalahnya, apakah ada kemauan baik itu? Parpol seharusnya minimal berpikir untuk tidak hambat DPR dalam melahirkan kebijakan baik yang penting untuk rakyat," kata dia.

Lucius justru khawatir kader parpol di parlemen mengeluarkan kebijakan yang menuai kontroversi di publik. Padahal, itu bukan kemauan anggota parlemen secara personal.

Salah satu contohnya adalah revisi UU KPK, beberapa waktu lalu.

"Banyak anggota yang ingin KPK kuat. Tapi mereka enggak bunyi saat ada kejahatan di depan. Orang baik dan buruk (di parlemen) itu tenggelam di bawah parpol," kata dia.

Baca juga: Komposisi Wakil Menteri Jokowi: 5 dari Parpol, 5 Profesional, serta Timses dan Relawan

Dengan demikian, kata dia, sangat terlihat bahwa cengkeraman parpol terlalu kuat untuk dihadang anggota yang mempunyai idealisme.

"Problem kita ada di parpol," kata dia.

Ditambah lagi, para anggota parlemen periode 2019- 2024 sejak dilantik belum melakukan pekerjaan apapun selain membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).

 

Kompas TV Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Amien Rais. Mahfud sebut akan temui Amien Rais agar dirinya dijewer. "Saya mau ketemu Pak Amien Rais biar dijewer," ucap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kantor Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Jl Cik Ditiro No 1 Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Senin (28/10/2019). Sebelumnya, Amien akan membuat perhitungan bila dalam 6 bulan Kabinet Indonesia Maju tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika tak sesuai dengan yang dijanjikan, maka Menteri Kabinet Indonesia Maju perlu dijewer. Pernyataan itu disampaikan Amien Rais setelah menjadi pembicara dalam kajian dengan tema "Islam dan Komunis (bahaya laten komunis)" di Masjid Jami' Karangkajen, Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam. #AmienRais #MahfudMD #KabinetIndonesiaMaju
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com