Kompas.com - 28/10/2019, 19:28 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (tengah) berjalan memasuki Istana Wakil Presiden di Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp. NOVA WAHYUDIWakil Presiden Maruf Amin (tengah) berjalan memasuki Istana Wakil Presiden di Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menargetkan lepas dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah)..

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menutup Musyawarah Besar Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

"Kita ingin menjadikan Indonesia tidak terus berada di dalam negara yang yaitu middle income country (trap), tetapi kita ingin menjadi negara yang high income country," kata Ma'ruf.

Baca juga: KEIN: GBHN Bisa Jadi Opsi Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Karena itu, ia menambahkan, program utama pemerintahan Jokowi di periode kedua ialah memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa mengisi lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan memiliki pendapatan yang meningkat.

Ma'ruf menambahkan, melalui visi tersebut Presiden juga mengharapkan terciptanya SDM yang berjiwa inovatif sehingga dapat memunculkan produk-produk baru yang dibutuhkan pasar, sehingga ekspor Indonesia meningkat.

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Ini Syarat RI Keluar dari Middle Income Trap

"Oleh karena itu kuncinya adalah pada manusianya. Maka Pemerintah menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas pada periode (pemerintahan) yang sekarang ini," ujar Ma'ruf.

"Artinya bagaimana kita membangun manusia Indonesia yang sehat, manusia Indonesia yang cerdas, manusia Indonesia yang produktif, tapi juga manusia yang berakhlak mulia," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu.

Kompas TV Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin, didampingi Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa&#39;adi, dalam acara Hari Santri Nasional di Surabaya, Jawa Timur. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu mars Nahdlatul Ulama Syubbanul Whaton. Tidak hanya doa dan bersholawat bersama, dalam peringatan Hari Santri ini, juga menampilkan kolaborasi nasionalisme dan multikulturalisme.<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Nasional
Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.