Kompas.com - 28/10/2019, 19:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menargetkan lepas dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah)..

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menutup Musyawarah Besar Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

"Kita ingin menjadikan Indonesia tidak terus berada di dalam negara yang yaitu middle income country (trap), tetapi kita ingin menjadi negara yang high income country," kata Ma'ruf.

Baca juga: KEIN: GBHN Bisa Jadi Opsi Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Karena itu, ia menambahkan, program utama pemerintahan Jokowi di periode kedua ialah memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa mengisi lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan memiliki pendapatan yang meningkat.

Ma'ruf menambahkan, melalui visi tersebut Presiden juga mengharapkan terciptanya SDM yang berjiwa inovatif sehingga dapat memunculkan produk-produk baru yang dibutuhkan pasar, sehingga ekspor Indonesia meningkat.

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Ini Syarat RI Keluar dari Middle Income Trap

"Oleh karena itu kuncinya adalah pada manusianya. Maka Pemerintah menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas pada periode (pemerintahan) yang sekarang ini," ujar Ma'ruf.

"Artinya bagaimana kita membangun manusia Indonesia yang sehat, manusia Indonesia yang cerdas, manusia Indonesia yang produktif, tapi juga manusia yang berakhlak mulia," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu.

Kompas TV Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin, didampingi Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa&#39;adi, dalam acara Hari Santri Nasional di Surabaya, Jawa Timur. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu mars Nahdlatul Ulama Syubbanul Whaton. Tidak hanya doa dan bersholawat bersama, dalam peringatan Hari Santri ini, juga menampilkan kolaborasi nasionalisme dan multikulturalisme.<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.