Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Maaf Ada Pendukung Tak Masuk Kabinet, Puan: Nggak Mungkin Semua Diakomodir

Kompas.com - 28/10/2019, 11:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam membangun bangsa dan negara, Presiden Jokowi tentu membutuhkan dukungan yang besar.

Namun, kata Puan, tentu tak semua partai politik dapat diakomodir presiden untuk masuk ke kabinet kerja.

"Kan enggak mungkin juga saya memahami semuanya itu bisa diakomodir, karena kan sebenarnya kementerian lembaga ataupun menteri-menteri yang dilantik itu bukan hanya tiba-tiba untuk mengakomodir," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Puan mengatakan, dalam pemilihan anggota kabinet, Presiden tidak hanya sekedar mengakomodir untuk parpol pendukungnya, tetapi mengutamakan orang-orang yang memiliki kapasitas dalam membantunya bekerja lima tahun ke depan.

Oleh karenanya, menurut Puan, membantu presiden dalam membangun bangsa dan negara tidak harus masuk kabinet.

"Ya jadi enggak mungkin semua bisa masuk ke kabinet, jadi membangun bangsa itu kan enggak harus di kabinet, bisa di tempat yang lain," ujar dia.

Baca juga: Di Depan OSO, Jokowi Minta Maaf soal Susunan Kabinet

Puan juga berpendapat, terkait penunjukan wakil menteri presiden tentu presiden memiliki pertimbangan sendiri, karena kementerian yang besar tak mungkin hanya dipimpin satu pimpinan.

"Saya rasa presiden sudah mempertimbangkan urgensinya bahwa ada kementrian yang besar, kemudian tidak mungkin hanya dipimpin satu menteri saja. Karena kementerian itu banyak sekali permasalahannya juga banyak hal-hal yang harus diselesaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, semua pihak harus memberikan kesempatan kepada 12 wakil menteri agar membuktikan kinerjanya.

 

Baca juga: Klaim Berdarah-darah di Pilpres, Hanura Kecewa Tak Dapat Kursi Menteri

Ia berharap, wakil menteri bisa melakukan terobosan dan inovasi dalam menyelesaikan tugas di kementerian.

"Ya kita harus liat dan berikan waktu menteri dan wakil menteri ini untuk bisa melakukan terobosan, inovasi-inovasi, yang kreatif dan cerdas untuk bisa menyelesaikan PR (Pekerjaan Rumah) di kementeriannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melantik 34 menteri, satu Jaksa Agung, dan tiga pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Presiden Jokowi membagi 34 menteri tersebut dari dua kalangan yaitu kalangan profesional dan kalangan partai politik.

Baca juga: Hanura Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri, Merasa Berjasa Perjuangkan Jokowi Jadi Presiden

Selain itu, presiden sudah mengumumkan dan melantik 12 wakil menteri di istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Presiden Joko Widodo meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Kompas TV Salah satu partaipengusung Jokowi-Maruf Amin,Partai Hanura menyatakan kecewa tak mendapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju.<br /> <br /> Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Hanura mengklaim ikut berkeringat memenangkan Joko Widodo - Ma&#39;ruf Amin, bahkan mereka harus rela kehilangan kursi di parlemen. Wasekjen Hanura, Bona Simanjuntak menyatakan, jika diistilahkan, Partai Hanura bukan hanya berkeringat,namun juga berdarah-darahdalam memperjuangkan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin hingga menang Pilpres 2019.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com