Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Papua Barat, Provinsi Pertama yang Dikunjungi Jokowi Setelah Dilantik

Kompas.com - 26/10/2019, 20:08 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Papua Barat menjadi provinsi pertama yang akan dikunjungi Joko Widodo sebagai Presiden periode 2019-2024.

Pada Sabtu (26/10 2019) sore, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana bertolak ke provinsi tersebut dalam rangka kunjungan kerja.

Dikutip dari siaran pers Istana, pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 16.00 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Domine Eduard Osok, Kota Sorong, Papua Barat, Presiden Jokowi dan rombongan direncanakan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja pada keesokan harinya.

Baca juga: Mengenal Putra-putra Papua di Pemerintahan Jokowi

Kunjungan ke Provinsi Papua Barat ini merupakan kunjungan kerja pertama Presiden Jokowi pascapelantikan sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019.

Setelah Papua Barat, Presiden Jokowi juga akan berkunjung ke Provinsi Papua.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Papua Barat antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ada pula Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman. 

 

Kompas TV Kodam XVII Cenderawasih gelar apel kesiapan pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Base Ops Lanud Silas Papare, Jayapura. Papua jadi wilayah pertama yang dikunjungi presiden setelah dilantik untuk periode kedua. Apel pasukan diikuti kurang lebih seribu personel gabungan TNI-Polri dan dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Silas Papare Jayapura Marsma TNI Tri Bowo Budi Santoso. Apel pengamanan digelar mengingat kerusuhan sebelumnya pernah terjadi di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat dan mengantisipasi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata. Personel pengamanan diminta meningkatkan kepekaan dan tidak lengah dengan situasi yang berkembang serta tidak ragu menindak pengganggu keamanan. #PresidenJokowi #Papua #TNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com