Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Pandjaitan, Jenderal Andalan Jokowi di Berbagai Posisi

Kompas.com - 23/10/2019, 11:20 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menetapkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Sejak 2014, Luhut memang sudah menjadi jenderal andalan Jokowi di berbagai posisi. 

Awalnya, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, sebuah unit lembaga yang baru ada di era Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi

Kemudian saat terjadi reshuffle pada Agustus 2015, Luhut digeser ke pos Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Terakhir, saat reshuffle pada Juli 2016, Luhut kembali digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sebelum berkiprah di kabinet Jokowi, Luhut pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era presiden keempat Abdurrahman Wahid.

 

Baca juga: 5 Tahun di Kabinet Kerja, Luhut Suka Kesal Jokowi Kerap Direndahkan

Ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada era Presiden ketiga BJ Habibie.

Sebelum itu, Luhut berkiprah di militer. Jabatan terakhirnya adalah Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (1997-1998).

Ia pensiun dengan pangkat purnawirawan letnan jenderal TNI.

Kompas TV Hari ini (22/10) Presiden Joko Widodo kembali memanggil beberapa nama yang akan mengisi kursi menteri. Salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Apakah ia akan bergabung dengan kementerian kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin? #KabinetJokowi #CalonMenteri #LuhutBinsarPanjaitan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com