Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Luas Lahan Terbakar Capai Sekitar 857.000 Hektar

Kompas.com - 22/10/2019, 15:46 WIB
Devina Halim,
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo menyatakan, luas lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 857.000 hektar. Angka ini teridentifikasi dari Januari hingga September 2019.

Agus menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terjadi di lahan gambut tetapi juga lahan mineral.

"Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas lahan gambut terbakar mencapai 227.000 hektar. Karhutla di lahan gambut paling besar berada di di Kalimantan Tengah dengan luasan 76.000 hektar, sedangkan di lahan mineral terjadi di Nusa Tenggara Timur, seluas 119.000 hektar," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Pemadaman Kebakaran Hutan di Gunung Rinjani Dilanjutkan

"Karhutla di lahan mineral terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan terdampak yang terkecil di Provinsi Banten dengan 9 hektar," sambungnya.

Ia menjabarkan, data KLHK mencatat luas karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar dan gambut 227.304 hektar.

Lahan terbakar paling luas terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah yakni 134.227 hektar, lalu Kalimanan Barat (127.462 hektar), Kalimantan Selatan (113.454), Riau (75.871), Sumatera Selatan (52.716) dan Jambi 39.638 hektar.

"Berdasarkan data KLHK, total luasan lahan hingga September 2019 ini lebih besar dibandingkan luasan karhutla dalam tiga tahun terakhir. Luas karhutla pada 2018 sebesar 510.000 hektar sedangkan pada 2016 sebesar 438.000 hektar," jelas Agus.

Baca juga: Kebakaran Hutan Gunung Rinjani, 61 Pendaki Sempat Terjebak

Sementara itu, data BNPB hari ini (22/10), pukul 08.00 WIB mencatat masih terjadi karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia.

Titik panas atau hot spot, seperti diungkapkan Agus, teridentifikasi di enam provinsi yang menjadi perhatian BNPB, yaitu Sumsel 153 titik, Kalteng 44, Kalsel 23, Kalbar 5, dan Jambi 2.

Agus menyebutkan, data tersebut berdasarkan citra satelit modis-catalog lapan pada 24 jam terakhir. Menurutnya, masih adanya titik panas berpengaruh terhadap kualitas udara di wilayah terdampak.

"Data kualitas yang diukur dengan parameter PM 2,5 mengindikasikan kualitas pada tingkat baik hingga tidak sehat," imbuhnya.

Kualitas udara tak sehat terdapat di empat provinsi, yakni Sumsel (136), Jambi (102), Kalteng (101), dan Kalsel (60). Sementara Riau terpantau sedang dengan skor 27.

Hanya Kalimantan Barat yang kualitas udara menunjukkan tingkat baik (5) meski terdapat titik panas. 

 

Baca juga: Polisi Olah TKP Kasus Kebakaran Hutan di Taman Nasional Gunung Tambora

Selain keenam provinsi tersebut, tambah Agus, kebakaran juga masih terjadi di kawasan pegunungan seperti Gunung Cikuray, Ungaran dan Arjuno-Welirang, serta Ringgit.

Hingga kini (22/10) BNPB masih menyiagakan sejumlah helikopter untuk pengeboman air atau water-bombing maupun patroli. Total air untuk pengeboman air di seluruh wilayah mencapai 392 juta liter.

Di samping pengeboman air, BNPB bersama BPPT dan TNI melakukan operasi udara berupa teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menggunakan fixed-wing. Total garam yang telah disemai mencapai 272.000 kg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com