BNPB: Luas Lahan Terbakar Capai Sekitar 857.000 Hektar

Kompas.com - 22/10/2019, 15:46 WIB
Relawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (21/10/2019). Akibat curah hujan yang masih rendah, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Kalsel. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SRelawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (21/10/2019). Akibat curah hujan yang masih rendah, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Kalsel. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo menyatakan, luas lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 857.000 hektar. Angka ini teridentifikasi dari Januari hingga September 2019.

Agus menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terjadi di lahan gambut tetapi juga lahan mineral.

"Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas lahan gambut terbakar mencapai 227.000 hektar. Karhutla di lahan gambut paling besar berada di di Kalimantan Tengah dengan luasan 76.000 hektar, sedangkan di lahan mineral terjadi di Nusa Tenggara Timur, seluas 119.000 hektar," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Pemadaman Kebakaran Hutan di Gunung Rinjani Dilanjutkan

"Karhutla di lahan mineral terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan terdampak yang terkecil di Provinsi Banten dengan 9 hektar," sambungnya.

Ia menjabarkan, data KLHK mencatat luas karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar dan gambut 227.304 hektar.

Lahan terbakar paling luas terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah yakni 134.227 hektar, lalu Kalimanan Barat (127.462 hektar), Kalimantan Selatan (113.454), Riau (75.871), Sumatera Selatan (52.716) dan Jambi 39.638 hektar.

"Berdasarkan data KLHK, total luasan lahan hingga September 2019 ini lebih besar dibandingkan luasan karhutla dalam tiga tahun terakhir. Luas karhutla pada 2018 sebesar 510.000 hektar sedangkan pada 2016 sebesar 438.000 hektar," jelas Agus.

Baca juga: Kebakaran Hutan Gunung Rinjani, 61 Pendaki Sempat Terjebak

Sementara itu, data BNPB hari ini (22/10), pukul 08.00 WIB mencatat masih terjadi karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia.

Titik panas atau hot spot, seperti diungkapkan Agus, teridentifikasi di enam provinsi yang menjadi perhatian BNPB, yaitu Sumsel 153 titik, Kalteng 44, Kalsel 23, Kalbar 5, dan Jambi 2.

Agus menyebutkan, data tersebut berdasarkan citra satelit modis-catalog lapan pada 24 jam terakhir. Menurutnya, masih adanya titik panas berpengaruh terhadap kualitas udara di wilayah terdampak.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X