Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2019, 15:46 WIB
Devina Halim,
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo menyatakan, luas lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 857.000 hektar. Angka ini teridentifikasi dari Januari hingga September 2019.

Agus menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terjadi di lahan gambut tetapi juga lahan mineral.

"Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas lahan gambut terbakar mencapai 227.000 hektar. Karhutla di lahan gambut paling besar berada di di Kalimantan Tengah dengan luasan 76.000 hektar, sedangkan di lahan mineral terjadi di Nusa Tenggara Timur, seluas 119.000 hektar," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Pemadaman Kebakaran Hutan di Gunung Rinjani Dilanjutkan

"Karhutla di lahan mineral terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan terdampak yang terkecil di Provinsi Banten dengan 9 hektar," sambungnya.

Ia menjabarkan, data KLHK mencatat luas karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar dan gambut 227.304 hektar.

Lahan terbakar paling luas terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah yakni 134.227 hektar, lalu Kalimanan Barat (127.462 hektar), Kalimantan Selatan (113.454), Riau (75.871), Sumatera Selatan (52.716) dan Jambi 39.638 hektar.

"Berdasarkan data KLHK, total luasan lahan hingga September 2019 ini lebih besar dibandingkan luasan karhutla dalam tiga tahun terakhir. Luas karhutla pada 2018 sebesar 510.000 hektar sedangkan pada 2016 sebesar 438.000 hektar," jelas Agus.

Baca juga: Kebakaran Hutan Gunung Rinjani, 61 Pendaki Sempat Terjebak

Sementara itu, data BNPB hari ini (22/10), pukul 08.00 WIB mencatat masih terjadi karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia.

Titik panas atau hot spot, seperti diungkapkan Agus, teridentifikasi di enam provinsi yang menjadi perhatian BNPB, yaitu Sumsel 153 titik, Kalteng 44, Kalsel 23, Kalbar 5, dan Jambi 2.

Agus menyebutkan, data tersebut berdasarkan citra satelit modis-catalog lapan pada 24 jam terakhir. Menurutnya, masih adanya titik panas berpengaruh terhadap kualitas udara di wilayah terdampak.

"Data kualitas yang diukur dengan parameter PM 2,5 mengindikasikan kualitas pada tingkat baik hingga tidak sehat," imbuhnya.

Kualitas udara tak sehat terdapat di empat provinsi, yakni Sumsel (136), Jambi (102), Kalteng (101), dan Kalsel (60). Sementara Riau terpantau sedang dengan skor 27.

Hanya Kalimantan Barat yang kualitas udara menunjukkan tingkat baik (5) meski terdapat titik panas. 

 

Baca juga: Polisi Olah TKP Kasus Kebakaran Hutan di Taman Nasional Gunung Tambora

Selain keenam provinsi tersebut, tambah Agus, kebakaran juga masih terjadi di kawasan pegunungan seperti Gunung Cikuray, Ungaran dan Arjuno-Welirang, serta Ringgit.

Hingga kini (22/10) BNPB masih menyiagakan sejumlah helikopter untuk pengeboman air atau water-bombing maupun patroli. Total air untuk pengeboman air di seluruh wilayah mencapai 392 juta liter.

Di samping pengeboman air, BNPB bersama BPPT dan TNI melakukan operasi udara berupa teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menggunakan fixed-wing. Total garam yang telah disemai mencapai 272.000 kg.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com