Berkemeja Putih, Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi Datang ke Istana

Kompas.com - 22/10/2019, 13:27 WIB
Jenderal (Purn) Fachrul Razi datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMJenderal (Purn) Fachrul Razi datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenderal (Purn) Fachrul Razi datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo.

Fachrul tiba di Istana sekitar pukul 12.45 WIB. Begitu tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, ia melambaikan tangan ke para pewarta yang telah menanti kedatangan para calon menteri Jokowi.

"Saya ditelepon pukul 22.00 WIB semalam diminta datang bertemu Presiden," ujar dia sebelum masuk ke Kantor Presiden.

Diketahui Fachrul Razi merupakan salah satu purnawirawan jenderal TNI yang menginisiasi dukungan purnawirawan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.


Baca juga: Relawan Minta Prabowo Tak Khianati Jokowi Setelah Ditunjuk Jadi Menteri

Kedatangan Fachrul Razi ini menyusul sejumlah tokoh sebelumnya yang berdatangan ke Istana sejak Senin kemarin. Sebagian tokoh yang hadir mengaku ditawari menjadi menteri oleh Jokowi.

Tokoh yang dipanggil Senin kemarin yakni mantan Ketua MK Mahfud MD, bos Gojek Nadiem Makarim, pengusaha Erick Thohir, bos Net TV Wishnutama dan Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman.

Tampak hadir pula Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta wakilnya Edhy Prabowo. 

Selasa ini sendiri, hadir mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kemudian Wakil Bendahara Umum PDI-P Juliari Batubara, dan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X