Fitra Sayangkan Jokowi Tak Bicara Pemberantasan Korupsi dalam Pidato Pelantikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menyinggung soal pemberantasan korupsi dalam pidato kenegaraan pasca-dilantik sebagai presiden 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019).

"Dalam pidatonya, korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi," ujar Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi melalui keterangan persnya, Senin (21/10/2019).

Dia mengatakan, dalam lima prioritas pembangunan di periode Jokowi-Ma'ruf ini, keduanya tidak mencantumkan soal pemberantasan korupsi.

Baca juga: Resmi Dilantik, Berikut Pidato Lengkap Presiden Jokowi

Kelima prioritas itu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Pemangkasan perizinan dan sistem birokrasi tidak serta merta bisa menjamin korupsi tidak terjadi. Karena perizinan hanya salah satu ruang praktik korupsi di Indonesia," kata dia.

Menurut Badiul, rilis yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) menyebutkan bahwa hambatan utama investasi di Indonesia dikarenakan tingginya tindak pidana korupsi. Skornya pun tertinggi, yaitu sebesar 13,8.

Baca juga: Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Ditambah lagi, kata dia, prioritas investasi yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya tidak memiliki perspektif lingkungan sehingga berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka.

"Investasi yang diprioritaskan harus berperspektif pada kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka," kata Badiul Hadi.

"Jokowi-Ma'ruf juga harus fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK, dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun," ujar dia.

Badiul menilai, pembangunan SDM yang diprioritaskan pada periode baru ini juga akan sia-sia apabila masih terdapat mental koruptif.

Dengan demikian, kata dia, pendidikan anti-korupsi menjadi hal penting yang harus dikedepankan.

Baca juga: Ini 5 Hal Menarik saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Selain itu, kata dia, reformasi birokrasi dan penegakkan hukum di lingkungan birokrasi juga harus dilakukan agar menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

Diketahui, dalam pelantikannya sebagai Presiden 2029-2024, Jokowi menyampaikan lima program prioritas tersebut.

Dalam periode ini, Jokowi berdampingan dengan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya setelah berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2019 pada April lalu.