Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Pimpinan MPR Hadiri Gladi Bersih Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 19/10/2019, 14:53 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7 Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghadiri kegiatan gladi bersih pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Pantauan Kompas.com hingga pukul 14.26 WIB, pimpinan MPR yang datang adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan enam Wakil Ketua MPR, yakni Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, dan Hidayat Nur Wahid.

Sementara tiga Wakil Ketua MPR lainnya tak tampak di ruangan. Mereka adalah Ahmad Muzani, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani. 

Baca juga: Penjagaan Ketat di Kompleks Parlemen Jelang Pelantikan Presiden

Mereka duduk di barisan kursi depan anggota MPR sembari melihat simulasi pelantikan yang dilakukan oleh para petugas peraga pimpinan MPR, presiden, wakil presiden, dan wakil presiden terpilih.

Hingga berita ini diturunkan, kegiatan gladi bersih masih berlangsung. Pantauan Kompas.com per pukul 14.37 WIB tidak tampak presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan, pihaknya terus berupaya memastikan jalannya acara pada Minggu (20/10/2019) mendatang menjadi lancar.

"Kita akan menerima tamu negara, tidak hanya tamu dari dalam termasuk gubernur. Ada kepala negara, wakil, kepala pemerintahan, duta besar, tentu harus berbenah," kata Ma'ruf saat dihubungi wartawan, Sabtu.

Selain itu, pembenahan juga menyangkut fisik lingkungan baik di luar dan dalam gedung MPR/DPR. Hal itu agar prosesi pelantikan nantinya bisa mendapat apresiasi positif dari seluruh pihak.

"Ada perbaikan-perbaikan sedikit, ada yang dibersih-bersihkan, supaya layak dan kita mendapatkan apresiasi yang positif bagi para tamu. Perbaikan-perbaikan itu sifatnya bukan besar, karena memang waktunya pendek. Kalau sarana prasarana seperti itu ya," katanya.

Ratusan petugas kebersihan, kata Ma'ruf, juga terus bekerja membersihkan lingkungan MPR/DPR.

"Ini kan hajat besar, hajat nasional. MPR menjadi tuan rumah, memang kewajibannya untuk bisa menunjukkan kepada para tamu dan undangan yang terbaik dan layak," lanjut dia.

Ia juga memastikan undangan sudah disebar ke berbagai pihak. Menurut Ma'ruf ada sekitar 1.100 undangan yang disebar.

"Sekarang anggota MPR aja sudah 711 orang, ada undangan tamu negara, duta besar sekitar 100 lebih saya kira. Ada juga undangan ketua lembaga, dan lain-lain itu 100-an lebih. Kemudian di atas balkon itu kan ada korps musik yang tentu akan menempati juga. Saya kira ada sekitar 1100-an lah, sesuai kapasitas," katanya.

Berdasarkan jadwal yang diterima Kompas.com, Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pukul 14.30 WIB.

Kemudian, Ketua MPR Bambang Soesatyo memimpin untuk mengheningkan cipta dan dilanjutkan dengan membuka Sidang Paripurna.

Baca juga: Penjelasan MPR soal Teknis Tempat Duduk dan Prosesi Foto Pelantikan Jokowi-Maruf

Pimpinan MPR membacakan keputusan KPU dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden serta penandatanganan berita acara pelantikan dan penyerahan berita acara pelantikan oleh pimpinan MPR.

Acara dilanjutkan dengan pertukaran tempat duduk wakil presiden dari Jusuf Kalla ke Ma'ruf Amin. Lalu, Presiden Jokowi akan membacakan pidato sebagai presiden periode 2019-2024.

Usai presiden membacakan pidato, Ketua MPR kembali melanjutkan sidang paripurna dan diakhiri dengan pembacaan doa sebelum sidang resmi ditutup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com