Kompas.com - 10/10/2019, 16:33 WIB
Komandan Paspampres Mayjen Maruli Simanjuntak usai meninjau gelar pasukan Satas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKomandan Paspampres Mayjen Maruli Simanjuntak usai meninjau gelar pasukan Satas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, tak ada peningkatan pengamanan untuk Presiden Joko Widodo setelah penusukan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Tidak perlu. Kami kan standarnya sudah high risk (berisiko tinggi) ," kata Maruli saat dihubungi wartawan, Kamis (10/9/2019).

Maruli juga memastikan masyarakat bisa tetap bersalaman saat Presiden Jokowi melakukan blusukan.

Baca juga: Ditusuk 2 Kali Wiranto Masih Sadar, Dipangku Ajudan hingga Tiba di Rumah Sakit

Namun, Paspampres juga siap mengantisipasi jika ada ancaman keamanan terhadap Presiden.

"Kami sudah hitung semua, ada standard operating procedure-nya," ucap dia.

Oleh karena itu, Maruli juga memastikan tidak ada penambahan pasukan untuk mengamankan Presiden Jokowi.

"Tidak ada (penambahan pasukan). Kami sudah siaga dan mudah mudahan tak terjadi ya," kata dia.

Wiranto ditusuk saat mampir di Alun-alun Menes, Pandeglang setelah setelah meresmikan Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla'ul Anwar, siang tadi.

Baca juga: Fakta Pelaku Penusukan Wiranto, Pasangan Suami Istri hingga Sembunyikan Kartu Identitas dari Ketua RT

Menurut polisi, Wiranto menderita luka di tubuh bagian depan.

Kepolisian mengamankan dua pelaku yang terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki. Keduanya berinisial SA dan FA.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Nasional
Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X