Pasca-penusukan Wiranto, Tak Ada Pengamanan Ekstra untuk Presiden Jokowi

Kompas.com - 10/10/2019, 16:33 WIB
Komandan Paspampres Mayjen Maruli Simanjuntak usai meninjau gelar pasukan Satas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKomandan Paspampres Mayjen Maruli Simanjuntak usai meninjau gelar pasukan Satas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Paspampres) Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, tak ada peningkatan pengamanan untuk Presiden Joko Widodo setelah penusukan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Tidak perlu. Kami kan standarnya sudah high risk (berisiko tinggi) ," kata Maruli saat dihubungi wartawan, Kamis (10/9/2019).

Maruli juga memastikan masyarakat bisa tetap bersalaman saat Presiden Jokowi melakukan blusukan.

Baca juga: Ditusuk 2 Kali Wiranto Masih Sadar, Dipangku Ajudan hingga Tiba di Rumah Sakit

Namun, Paspampres juga siap mengantisipasi jika ada ancaman keamanan terhadap Presiden.

"Kami sudah hitung semua, ada standard operating procedure-nya," ucap dia.

Oleh karena itu, Maruli juga memastikan tidak ada penambahan pasukan untuk mengamankan Presiden Jokowi.

"Tidak ada (penambahan pasukan). Kami sudah siaga dan mudah mudahan tak terjadi ya," kata dia.

Wiranto ditusuk saat mampir di Alun-alun Menes, Pandeglang setelah setelah meresmikan Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla'ul Anwar, siang tadi.

Baca juga: Fakta Pelaku Penusukan Wiranto, Pasangan Suami Istri hingga Sembunyikan Kartu Identitas dari Ketua RT

Menurut polisi, Wiranto menderita luka di tubuh bagian depan.

Kepolisian mengamankan dua pelaku yang terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki. Keduanya berinisial SA dan FA.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X