Demokrasi Indonesia dan Komunikasi yang Tersumbat

Kompas.com - 10/10/2019, 11:45 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

 

BEBERAPA pekan terakhir situasi politik di tanah air tidak terlalu menggembirakan bagi kehidupan berbangsa-bernegara.

Menjelang satu bulan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu April lalu justru situasi dan kondisi politik bukannya makin nyaman bagi tatanan politik pemerintahan ke depan.

Tak ada asap tanpa ada api. Demikian kiranya gambaran kasat mata bagi masyarakat luas.

Kurang dari dua pekan berakhirnya masa jabatan, DPR RI hasil pemilu 2014 terkesan sangat tiba-tiba hendak merampungkan beberapa UU yang setelah sekian lama terbengkalai.

Di antaranya yaitu RUU KPK –sudah disahkan menjadi UU--, RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, RUU PKS, RUU Pertanahan (Agraria), yang akhirnya dipetieskan dan akan dilanjutkan oleh DPR RI terpilih hasil pemilu 2019.

Hal itupun bukan karena inisiatif DPR dan pemerintah, akan tetapi lebih karena adanya desakan dari gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa wilayah: Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Riau, Makassar, Palembang, Kendari.

Tersumbatnya komunikasi

Setelah mencermati, sesungguhnya yang terjadi itu lebih karena lemahnya komunikasi publik dari DPR RI maupun pemerintah itu sendiri.

Pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan sumbatan informasi ke publik semakin mampet laksana pipa air yang tersumbat.

Maka tumpahlah gelombang demonstrasi, yang sempat menimbulkan kericuhan; Jakarta, Kendari, dan menyebabkan adanya korban.

Korban nyawa dan luka-luka serius, baik dari para pelaku demonstrasi maupun aparat kepolisian.

Korban nyawa yang semestinya tidak terjadi, semakin menambah situasi politik tidak kondusif.

Sekian gelombang demonstrasi dari mahasiswa yang melibatkan massa dalam jumlah ribuan pada akhirnya tidak akan lepas dari para penumpang gelap.

Hal tersebut wajar adanya, karena kontrol menjadi semakin liar dan tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun, termasuk para mahasiswa sebagai pelaku demonstrasi utama.

Peran mahasiswa sebagai kelompok civil society, memang demikian adanya, mereka garda terdepan kelompok kritis yang menjadi penjaga demokrasi bangsa.

Parlemen jalanan sudah berjalan, ricuh pun terjadi akibat dari komunikasi publik yang kurang berjalan dengan lancar layaknya darah dalam tubuh.

Begitu tersumbat maka terseranglah tubuh kita dari sakit panas, demam, hipertensi, bahkan yang parah adalah stroke ringan, hingga mengakibatkan meregangnya nyawa.

Tidak ada yang perlu disesali. Namun perlu penataan komunikasi ke publik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif sebagai para penerima mandat rakyat untuk mengelola negara-bangsa dengan sebaik-baiknya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Fatwa MUI Terbaru soal Pelaksanaan Shalat Jumat di Masa PSBB Transisi

Ini Fatwa MUI Terbaru soal Pelaksanaan Shalat Jumat di Masa PSBB Transisi

Nasional
Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X