Demokrasi Indonesia dan Komunikasi yang Tersumbat

Kompas.com - 10/10/2019, 11:45 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

 

BEBERAPA pekan terakhir situasi politik di tanah air tidak terlalu menggembirakan bagi kehidupan berbangsa-bernegara.

Menjelang satu bulan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu April lalu justru situasi dan kondisi politik bukannya makin nyaman bagi tatanan politik pemerintahan ke depan.

Tak ada asap tanpa ada api. Demikian kiranya gambaran kasat mata bagi masyarakat luas.


Kurang dari dua pekan berakhirnya masa jabatan, DPR RI hasil pemilu 2014 terkesan sangat tiba-tiba hendak merampungkan beberapa UU yang setelah sekian lama terbengkalai.

Di antaranya yaitu RUU KPK –sudah disahkan menjadi UU--, RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, RUU PKS, RUU Pertanahan (Agraria), yang akhirnya dipetieskan dan akan dilanjutkan oleh DPR RI terpilih hasil pemilu 2019.

Hal itupun bukan karena inisiatif DPR dan pemerintah, akan tetapi lebih karena adanya desakan dari gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa wilayah: Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Riau, Makassar, Palembang, Kendari.

Tersumbatnya komunikasi

Setelah mencermati, sesungguhnya yang terjadi itu lebih karena lemahnya komunikasi publik dari DPR RI maupun pemerintah itu sendiri.

Pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan sumbatan informasi ke publik semakin mampet laksana pipa air yang tersumbat.

Maka tumpahlah gelombang demonstrasi, yang sempat menimbulkan kericuhan; Jakarta, Kendari, dan menyebabkan adanya korban.

Korban nyawa dan luka-luka serius, baik dari para pelaku demonstrasi maupun aparat kepolisian.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X