Kompas.com - 08/10/2019, 20:34 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dikabarkan meminta jatah kursi menteri kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 2019-2024.

Namun permintaan tersebut justru dipertanyakan, terutama soal kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Tidak mungkin Pak Jokowi tak menghitung (penentuan menteri), termasuk apakah akan memberikan kursi menteri ke Gerindra? Alasannya apa? Apa kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi?" ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Prabowo Disebut Sudah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi

Menurut dia, penentuan kursi menteri memang menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Oleh karena itu, dalam menentukannya, Jokowi bisa saja memaksimalkan hak prerogatifnya atau karena Jokowi masih tersandera dan mempunyai beban dalam menentukan kursi menteri.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi ChaniagoKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun menurut Pangi, ketimbang memperhatikan permintaan partai yang tak berkontribusi terhadap kemenangannya, Jokowi sebaiknya fokus kepada partai utama pengusungnya.

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

"Jokowi lebih baik fokus saja bagaimana memperhatikan partai pengusung utama, membaca selera mereka, karena partai tersebut lah yang berdarah-darah dan berkeringat memenangkan Jokowi," kata dia.

"Mengapa Jokowi malah terjebak memenuhi selera partai yang mengusung calon presiden yang kalah? Kalau kita konsisten secara ajeg, dalam sistem presidential murni di AS misalnya, mereka mengambil peran masing-masing, disiplin dengan fatsun politik," kata dia.

Baca juga: Soal Kursi Menteri, Nasdem: Kenapa Gerindra? Ini Ada 10 Parpol Pengusung Presiden

Dengan demikian, mereka yang kalah dapat langsung mengambil peran sebagai oposisi.

Sedangkan pemenangnya, langsung memainkan peran menjadi the rulling party (partai koalisi pemerintah).

"Mereka tahu diri, mengukur diri, ngaca, dan ada rasa malu, sebab secara chemistry dan nuansa kebatinan kan mereka tak nyaman juga, menjaga perasaan partai pengusung utama yang memenangkan capres tersebut," ujar dia.

Baca juga: Gerindra Bantah Incar Kursi Menteri Pertahanan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya tersebut meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Kompas TV Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri jadi sorotan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono sebut partainya meminta 3 posisi menteri. Namun, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membantah pernyataan Arief yang meminta jatah menteri. Muzani mempertanyakan sumber informasi Arief. Pasalnya, selama ini muzani tidak berkomunikasi dengan DPP Gerindra. Muzani mengakui ada pembicaraan mengenai tawaran posisi menteri. Muzani juga membenarkan pembahasan dengan pihak Istana agar Gerindra bergabung di kabinet. Atas tawaran tersebut, Gerindra mengaku telah menyerahkan konsep. Namun, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan sikap apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap jadi oposisi. #Gerindra #MenteriJokowi #KabinetJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.