Soal Kursi Menteri, Nasdem: Kenapa Gerindra? Ini Ada 10 Parpol Pengusung Presiden

Kompas.com - 07/10/2019, 18:46 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019). KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengingatkan Presiden Joko Widodo akan adab politik terkait kemungkinan kader Partai Gerindra mendapat jatah menteri di Kabinet Kerja jilid II.

"Kami mendukung keputusan presiden tetapi kami mengingatkan keadaban politik," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Johnny mengatakan, keadaban politik itu harus dijaga dalam demokrasi yang sehat. Menurut dia, harus ada perbedaan antara partai pemenang pemilu dan partai yan kalah. 

"Masyarakat jangan dibuat kabur dan kontestasi demokrasi pilpres maupun pileg, jangan dibuat kabur siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang, dan harus juga siapa yang kalah harus ksatria," ujar dia. 


Baca juga: Gerindra Bantah Incar Kursi Menteri Pertahanan

Johnny pun mempertanyakan mengapa hanya Gerindra yang kerap diisukan akan mendapatkan kursi menteri di kabinet kerja. 

"Kenapa Gerindra saja? Ini ada 10 partai politik pengusung presiden, ada sembilan partai politik di parlemen, kenapa hanya satu?" kata dia.

Kendati demikian, Johnny mengatakan, apabila presiden memiliki pertimbangan politik untuk memberikan jatah kursi menteri kepada Partai Gerindra, Nasdem akan mendukung.

Akan tetapi, jika presiden memutuskan tidak memberikan jatah kursi ke Gerindra, Nasdem akan sangat mendukung.

"Tetapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik (Gerindra dapat kursi menteri), itu keputusan presiden kami dukung. Namun, apabila presiden tidak memilih karena pertimbangan politik, kami juga sangat mendukung keputusan itu," kata dia. 

Partai Gerindra diisukan akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Prabowo Kecewa Kader Gerindra Tak Duduki Kursi Ketua MPR RI

Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

Nasional
Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X