Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Minta Pemda Ubah Pengelolaan Drainase, Tak Lagi Buang Limbah ke Laut

Kompas.com - 08/10/2019, 14:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah mengubah sistem pengelolan drainase agar tak lagi membuang limbah dari selokan ke laut.

Hal itu disampaikan Kalla dalam Sustainable Development Goals' atau SDG'S Anuual Meeting di Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Kalla menilai, perlu ada paradigma baru dalam mengelola drainase agar tak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan. Laut tak boleh jadi tempat pembuangan sebab di dalamnya terdapat sejumlah sumber daya yang berguna bagi kehidupan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Program Pembenahan Drainase Jalan Nasional

Apalagi, 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga kelestarian ekosistem laut sebagai sumber perekonomian harus benar-benar dijaga.

"Dulu kota sampai sekarang, air kotornya dibuang ke laut. Kota di pinggir laut seperti Makassar, tinjanya dibuang ke laut. Semua harus dibalik, semua kotoran harus masuk ke darat lagi untuk dikelola lagi," kata Kalla.

Jusuf Kalla meminta semua pemerintah daerah mendesain ulang sistem drainase agar limbah cair dikelola di darat agar tak mencemari laut.

Ia meyakini, jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, laut di Indonesia semakin bersih dan sumber daya di dalamnya ikut terjaga.

Baca juga: Mengolah Kekayaan Rumput Laut Karawang dengan Memberdayakan Para Ibu

Hal tersebut bisa menunjang perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem laut.

"Semua harus dibalik. Semua kotoran harus masuk ke darat lagi untuk dikeola lagi. Jadi jangan cuma berpidato soal SDG's, tapi bagaiamana mengubah kota. Bukan pekerjaan gampang mengembalikan ke darat itu kotoran daripada ke laut," kata Kalla.

"Jakarta juga harus mengubah sistem itu. Selokan kita harus tidak lagi ke laut, tapi kembali ke darat. Bukan sesuatu yang tidak mudah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com