Kompas.com - 05/10/2019, 15:57 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/Andi HartikMantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan agar TNI dan Polri jangan mau dibentur-benturkan.

Menurut dia, TNI-Polri harus sinergis satu sama lain di bawah komando kepala negara sebagai panglima tertinggi Indonesia.

"Polri adalah tangan kanan Presiden dalam kondisi tertib sipil dan TNI tangan kirinya Presiden," ujar Gatot saat dijumpai di peringatan HUT ke-74 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Baca juga: Peringati HUT Ke-74 TNI, Polri Gratiskan Perpanjangan SIM bagi Anggota TNI Aktif

Berbeda soal dalam keadaan darurat. TNI menjadi tangan kanan, sementara Polri menjadi tangan kiri Presiden.

Artinya, kata dia, keduanya, baik TNI maupun Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Maka jangan mau dibenturkan. Karena kalau dibenturkan, Presiden akan kehilangan dua tangannya," kata Gatot, menganalogikan.

Peringatan HUT Ke-74 TNI sendiri berlangsung meriah, dengan berbagai atraksi, defile pasukan, dan konvoi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI.

Baca juga: Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden M Jusuf Kalla, beserta sejumlah pejabat, baik legislatif maupun eksekutif hadir dalam kesempatan itu.

Di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, serta wapres terpilih KH Ma'ruf Amin.

Kemudian, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan Wapres ke-11 Boediono. 

 

Kompas TV Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mendapat surat protes dari seorang Pemuda Maluku, Ikhsan Tualeka.<br /> <br /> Ikhsan memprotes pernyataan Wiranto yang dinilai telah menyakiti perasaan warga Maluku yang harus pengungsi akibat gempa beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Surat buat wiranto ditulis Ikhsan Tualeka di akun facebooknya. Ikhsan tak terima jika warga Ambon yang masih bertahan di pengungsian disebut wiranto telah menjadi beban negara.<br /> <br /> Sebelumnya, wiranto menyebut masih banyak warga yang ada di pengungsian meski sudah tidak ada gempa. Oleh karena itu Wiranto berharap masyarakat kembali ke rumah masing-masing. #Wiranto #Menkopolhukam #IkhsanTualeka
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.