Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Tragedi 1965 Kritik LPSK Terkait Pelayanan Kesehatan

Kompas.com - 03/10/2019, 16:10 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyebut, Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban (LPSK) tidak memberikan pelayanan kesehatan maksimal terhadap korban tragedi 65.

"Saya kritik juga kepada LPSK karena pelayanan medisnya tidak maksimal, sempat enam bulan mendapatkan pelayanan, setelahnya tidak ada lagi," ujar Ketua YPKP 65 Bedjo Untung saat audiensi dengan Komnas HAM, Kamis (3/10/2019) di Jakarta.

Dalam audiensi tersebut, selain Bedjo, ada delapan korban tragedi 65 lainnya. Mereka diterima oleh Kepala Bagian Dukungan Pelayanan dan Pengaduan Komnas HAM Imelda Saragih.

Baca juga: YPKP 65 Minta Komnas Bentuk Lagi Tim Penyelidikan Usut Tragedi 1965

Bedjo berharap, pemerintah dan lembaga terkait bisa memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada korban tragedi 65. Hal itu mengingat mayoritas korban sudah sepuh.

"Kami berharap masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terus ke depannya, bisa memfasilitasi, dan merawat bapak-bapak ini. Kami juga mendorong Komnas HAM untuk membantu masalah ini ke LPSK," papar Bedjo.

Sementara itu, salah satu korban tragedi 65 yang juga menyambangi Komnas HAM, Sudarno, menyatakan, dirinya mengaku tidak mendapatkan pelayanan kesehatan lagi sebagai korban 65.

"Saya sendiri mengalami berhentinya pelayanan kesehatan. Sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah. Kami sebagai korban memohon kepada Komnas HAM untuk melanjutkan apa yang jadi tuntutan kami, perjuangkan nasib korban 65," ujar Sudarno.

Adapun YPKP 65 kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komnas HAM.

Bedjo menyatakan, pihaknya menemukan 346 lokasi kuburan massal baru di sejumlah lokasi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Sukabumi, Tangerang, Bandung, dan lainnya. Lokasi tersebut sudah ia dan sejumlah korban datangi sekaligus ia gali informasinya dari para saksi-saksi. 

Baca juga: YPKP 65: Ada yang Sudah Jadi Mal, Kuburan Massal Tragedi 1965 Seharusnya Dijaga

"Hari ini saya menyerahkan temuan hasil dari investigasi YPKP 65/66 secara khusus masalah kuburan massal. Sekarang ada 346 titik kuburan massal yang saya temukan dari tim kami," ujar Bedjo.

346 lokasi kuburan massal tersebut, lanjutnya, merupakan data terkini dari temuan sebelumnya dengan 122 lokasi kuburan massal yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Sehingga, menurut YPKP 65, total ada 346 lokasi kuburan massal di Indonesia.

"Ini melengkapi 122 lokasi kuburan massal yang lalu," kata Bedjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com