Istana: Presiden Sudah Memahami Tuntutan Buruh

Kompas.com - 02/10/2019, 18:42 WIB
Massa buruh berdemonstrasi di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAMassa buruh berdemonstrasi di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo sudah memahami tuntutan buruh yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Rabu (2/10/2019) hari ini.

Sebab, sebelumnya Presiden sudah bertemu dengan dua pimpinan serikat buruh, yakni Presiden KSPSI Abdul Gani Nea dan Presiden KSPI Said Iqbal.

"Seperti yang kita ketahui bersama Presiden telah menerima Andi Gani dan Iqbal, dan tentunya ada pembicaraan. Presiden sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi tuntutan buruh," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Demo di DPR, Massa Buruh Minta Bertemu Puan Maharani

Dalam aksi hari ini, massa buruh membawa tuntutan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Tentunya pemerintah juga melihat dan menyadari apa yang disampaikan buruh berkaitan dengan basic need mereka," kata Pramono.

Pramono mengakui di sisi lain ada tuntutan dari para pengusaha agar mereka bisa menjalankan perusahaannya secara lebih kompetitif.

Baca juga: Buruh Batalkan Unjuk Rasa di Depan Istana Merdeka

Pramono mengatakan, pemerintah mencari jalan keluar supaya aspirasi buruh dan pengusaha sama-sama bisa terpenuhi.

"Nah yang seperti ini tugas pemerintah untuk mempertemukan, mencari jalan keluar," kata politisi PDI-P ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X